Jokowi Kaji Usulan Mendagri Evaluasi Pilkada Secara Langsung

Pilkada secara langsung atau dipilih oleh masyarakat melalui pencoblosan mulai berlaku pada 2005, dan tahun sebelumnya dipilih oleh DPRD.

Jokowi Kaji Usulan Mendagri Evaluasi Pilkada Secara Langsung
Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengkaji usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berkeinginan mengevaluasi Pilkada secara langsung.

Pilkada secara langsung atau dipilih oleh masyarakat melalui pencoblosan mulai berlaku pada 2005, dan tahun sebelumnya dipilih oleh DPRD.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan komisioner KPU, Mendagri turut menyinggung persoalan Pilkada secara langsung.

"Tapi tidak dibahas, pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide dan belum ada kesimpulan," ujar Mahfud di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca: Jokowi Sindir Pelukan Surya Paloh dan Sohibul, Ini Penjelasan Istana

Baca: Bertemu Mendagri Tito Karnavian, PSI Diminta Kawal Uang Rakyat di APBD

Menurutnya, usulan tersebut akan ditampung Presiden dan nantinya akan dibahas secara lebih detail lagi bersama semua pihak.

"Nanti dibahas semua, artinya ditampung dulu semua ide dan pasti akan dibahas, tapi apa diubah atau tidak, nanti diputuskan," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," katanya.

Tito berpandangan bahwa mudarat Pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langung.

"Laksanakan riset akademik. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung. Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaiamana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin," kata Tito. 

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved