Koruptor Dilarang Maju Pilkada

Kemendagri Anggap Larangan Mantan Narapidana Korupsi Maju Pilkada Langgar Undang-Undang

Akmal Malik tak sepakat dengan usulan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Kemendagri Anggap Larangan Mantan Narapidana Korupsi Maju Pilkada Langgar Undang-Undang
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri, Senin (11/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik tak sepakat dengan usulan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Aturan itu tertuang dalam pasal 4 ayat 1 huruf h, perubahan Peraturan KPU (KPU) yang sedang dirumuskan bersama Komisi II DPR dan Kemendagri.

Akmal menilai rancangan PKPU tersebut tak sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam UU Pilkada jelas tidak ada larangan eks koruptor maju dalam Pilkada.

Baca: Tiga Periode Menjadi Nomor Satu, NasDem Yakin Akan Unggul di Pilkada 2020

"Rancangan PKPU mengusulkan penambahan syarat persyaratan yaitu bukan mantan napi koruptor, kami anggap telah melampaui persyaratan yang ada yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," kata Akmal di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Kata Akmal, ketentuan dalam UU Pilkada tersebut secara jelas menyebut mantan napi secara umum termasuk korupsi, boleh maju Pilkada.

Asalkan membuka dan mengakui kepada publik soal statusnya sebagai mantan narapidana koruptor.

Baca: Terkuak Desa Fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara, Tidak Terdaftar di Kemendagri

"Tidak melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sepanjang mengungkapkan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagaimana mantan terpidana," ujarnya.

Lebih lanjut Akmal menyatakan, larangan mantan napi korupsi maju Pilkada pernah diatur KPU dalam Pilkada sebelumnya, namun dibatalkan MK.

Karena itu, tidak tepat aturan ini dimasukkan lagi di PKPU untuk Pilkada Serentak 2020.

"Hal ini sejalan dengan keputusan MK PUU 8 2015 terkait pasal 7 huruf G UU No 8 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, di mana mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengungkapkan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana," ucapnya.

Baca: Pimpinan MPR Minta Parpol Respon Usulan Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung

"Apabila pasal tersebut dicantumkan dalam PKPU tentunya akan memicu gugatan, atas PKPU yang soal penetapan pencalonan," imbuhnya.

Diketahui, dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota, pada pasal 7 ayat 2 huruf g menyebut eks napi korupsi boleh maju namun harus mengumumkan diri di media massa sebagai eks narapidana.

Ketentuan itu berbunyi 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana'.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved