Kapolda Papua Minta Pemerintah Masukan 40 Aktivis Kampus Asal Papua Kerja di BUMN, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan pemerintah pusat untuk memasukkan sejumlah aktivis-aktivis kampus asal Papua bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kapolda Papua Minta Pemerintah Masukan 40 Aktivis Kampus Asal Papua Kerja di BUMN, Ini Alasannya
Igman Ibrahim
Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengaku kerap kewalahan menghadapi gerakan generasi muda Papua belakangan ini.

Menurut Paulus, banyak kalangan milenial Papua kerap berfikir kritis dan sulit untuk diberikan pemahaman oleh tokoh senior Papua.

"Kaum muda Papua adalah mereka kaum milenial yang memiliki intelegensi, mereka yang punya pendidikan baik, punya konektivitas, menguasai teknologi. Karena kapasitas ini lah mereka agak sulit mau mendengar kita kelompok tua itu. Jadi kita mau bicara bagaimana pun ya kebanyakan mereka bantah," kata Paulus Waterpauw dalam acara diskusi yang bertajuk 'Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI' di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca: Cerita Paulus Waterpauw Ungkap Perubahan Sikap Anak Muda Papua

Menurutnya mayoritas kalangan muda yang kerap mengkritik keras ialah aktivis-aktivis mahasiswa di Kampus. 

Untuk itu, Paulus mengusulkan pemerintah pusat untuk memasukkan sejumlah aktivis-aktivis kampus asal Papua bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Inilah yang sedang kami galang. Aktivis-aktivis itu sedang kita dekati agar mereka kita coba kanalisasi. Kita coba bicara dengan pemerintah di pusat bolehlah mereka diberikan ruang agar dikasih tempat bisa bekerja, ada penerimaan BUMN misalkan," ungkapnya.

Baca: Kapolda Papua Gandeng Aktivis Bujuk Mahasiswa Papua yang Masih Menolak Lanjutkan Studi

Untuk merealisasikan itu, ia menyatakan telah menghadap Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz.

Jumlah yang telah terdata sekitar 40 orang.

"Yang terdata di kami 40-an orang, yang lain belum. Mereka ini adalah mantan pengurus BEM. Saya pikir ini perlu atensi khusus, harus ada afirmatif khusus terhadap mereka. Tapi kalau diikutkan persyaratan formal saja maka mereka akan tetap tertinggal dan kecewa," katanya.

Halaman
1234
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved