Monev di Papua, KPK Dorong Pembenahan DTKS dan Penyelamatan Aset Rp21 Miliar

KPK menemukan bahwa 89% atau sekira 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekira 1,69 juta tidak padan dengan data nomor ind

Monev di Papua, KPK Dorong Pembenahan DTKS dan Penyelamatan Aset Rp21 Miliar
Ist
KPK adakan kegiatan monev di Papua. Dihadiri Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPRD Provinsi juga Kabupaten/Kota, juga perwakilan Kementerian Sosial, Kejati, Polda, Kanwil BPN, BPK, BPKP, dan BPS perwakilan Papua, dan OPD terkait. (Istimewa) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial se-provinsi Papua.

KPK menemukan bahwa 89% atau sekira 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekira 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) selama sepekan ke depan di Provinsi Papua, Selasa (12/11/2019) ini KPK menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh kepala daerah beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Serta para pemangku kepentingan di Provinsi Papua seperti Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPRD Provinsi juga Kabupaten/Kota, juga perwakilan Kementerian Sosial, Kejati, Polda, Kanwil BPN, BPK, BPKP, dan BPS perwakilan Papua. Rapat berlangsung di Hotel Swissbell, Jayapura pukul 09.00-13.00 WIT.

Baca: Istri Wali Kota Medan Nonaktif Bungkam Usai Diperiksa KPK Selama 8 Jam

"Rapat membahas langkah untuk melembagakan pembenahan DTKS secara sistemik. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penadatanganan komitmen dan rencana aksi pembenahan DTKS oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Papua," kata Juru  Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

KPK juga merekomendasikan agar pemprov, pemkab, dan pemkot se-Papua secara serius membangun sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP). Harapannya, dengan data terpadu peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun dapat diukur.

Febri menerangkan, dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru tiga kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom.

Selain membahas pembenahan DTKS, sambungnya, KPK juga terus mendorong pemda memperkuat dan mengoperasionalkan penertiban dan pengamanan aset milik pemda dengan membangun kerja sama kepada Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca: Mahfud MD: Jokowi Pernah Sampaikan Laporan Kasus Korupsi Besar ke KPK, tapi Tak Disentuh

"KPK menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain," kata Febri.

Hingga saat ini, dirinci Febri, KPK mencatat sekurangnya total Rp21 miliar aset pemda se-provinsi Papua telah diselamatkan.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved