Di Depan Peserta Rakornas, Jokowi Singgung Anggaran DKI yang Janggal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini menjadi sorotan karena anggaran lem Aibon

Di Depan Peserta Rakornas, Jokowi Singgung Anggaran DKI yang Janggal
Youtube Sekretariat Presiden
Screenshoot 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini menjadi sorotan karena anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar. 

"Di DKI (Jakarta) mata anggaran itu 57 ribu, kalau ada yang keliru 1,2,3 (komponen), cepat diingatkan," ujar Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju pemerintah pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).

Menurut Jokowi, seorang pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota perlu mengingatkan jajarannya sejak awal sebelum mulai bekerja dalam menyusun program pemerintah daerah. 

"Ini yang kita harapkan pola pikir kita berubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat," ucap Jokowi. 

Selain itu, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan sistem lelang pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun.

Baca: KPK Diminta Tak Anggap Enteng Peryataan Mahfud MD Soal Laporan Jokowi

"Kenapa sih kita tidak memulai namanya lelang bulan Januari, kenapa terus menunggu sampai September baru lelang, ada apa ini?," paparnya. 

Jokowi menilai, lelang barang dan jasa jelang akhir tahun membuat kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. 

"Bulan November masih ada lelang, e-tendering yang konstruksi Rp 31 triliun dimulai Desember. Ini mau jadi barang apa nanti? Kalau ada jembatan ambruk, Sekolah Dasar ambruk, 

Sebagaimana diketahui, banyak pihak menilai janggal akan isi komponen anggaran dalam KUA-PPAS DKI tahun 2020.

Dalam dokumen tersebut, ditemukan puluhan bahkan ratusan komponen anggaran yang menjadi perundungan publik. Diantaranya lem Aibon untuk sekolah-sekolah senilai Rp82 milar. 

Lalu, alat tulis kantor seperti usulan anggaran bolpoin sebesar Rp123,8 miliar, pengadaan perangkat komputer Rp121,2 miliar hingga biaya untuk buzzer senilai Rp5 miliar. 

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved