Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada, Pengamat Politik: KPU Ini Tuhan atau Manusia?

Pengamat Politik Voxpol Pangi Syarwi mengecam langkah KPU ng mengajukan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi jadi calon kepala daerah.

Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada, Pengamat Politik: KPU Ini Tuhan atau Manusia?
Tribunnews.com/ Lusius Genik
Pengamat Politik Voxpol Pangi Syarwi saat berbicara di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Voxpol Pangi Syarwi mengecam langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengajukan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi (Tipikor) jadi calon kepala daerah dalam Pilkada 2020.

Menurutnya KPU sebagai penyelenggara tidak punya kewenangan untuk mencabut hak seseorang mengikuti ajang pemilihan kepala daerah.

"Tuhan saja sayang sama manusia. KPU ini Tuhan atau manusia? Kalau KPU mau menghakimi manusia, Tuhan saja masih penyayang, mengampuni dosa masa lalu," kata Pangi saat berbicara di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Baca: Perjuangan Ibu Menyusui Asal Bogor Jadi Driver Ojol, Bantu Suami Hidupi Keluarga

Pangi mengatakan seseorang atau siapapun yang terjerat tindak pidana tidak boleh dicabut hak politiknya.

Alasannya mantan narapidana juga bisa bertobat dan memperbaiki dirinya sendiri.

"Ini orang yang sudah 5 tahun dipenjara, dihukum seumur hidup, dicabut hak politiknya. Menurut saya rasa kurang pas untuk konteks itu," katanya.

Baca: Cerita Saksi Detik-detik Dua Temannya Pengemudi Skuter Listrik Tewas Ditabrak Pengendara Mobil

"Dalam hal ini, KPU telah mengambil hak Tuhan karena tidak pengampun dan penyayang. Padahal kita tidak tahu mantan koruptor itu bertobat juga," tambah Pangi berkelakar.

Dia menjelaskan KPU tidak perlu mengajukan larangan tersebut dan mematikan hak politik seseorang.

Perihal seseorang boleh atau tidak mengikuti Pilkada sudah diatur dalam UU Pemilu, bukan pada (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) PKPU.

"KPU itu penyelenggara bukan menghakimi orang untuk berkontestasi. Soal orang layak jadi caleg dan kepala daerah itu ada regulasi di UU pemilu nomor 7 tahun 2017. Ini patokan kita. Bukan PKPU," kata Pangi.

Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved