Doli Kurnia Sebut Kemungkinan Pemilihan Ketum Golkar akan Aklamasi

para ketua DPD Golkar di daerah sudah meminta agar pemilihan ketua umum Golkar dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Taufik Ismail/Tribunnews.com
Politikus Golkar yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Kamis, (14/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pemilihan Ketua Umum Golkar pada Kongres Desember mendatang kemungkinan besar akan dilakukan dengan aklamasi.

Pasalnya menurut Doli para ketua DPD Golkar di daerah sudah meminta agar pemilihan ketua umum Golkar dilakukan dengan musyawarah mufakat.

"Sekarang kan sudah beberapa hari ini banyak ketua-ketua DPD Golkar yang mengatakan kita lebih baik musyawarah mufakat. Dan saya kira kalau memang semuanya sudah sepakat, dan mufakat bermusyawarah kita mendukung kembali pak Airlangga, ya sangat besar kemungkinan akan aklamasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/11/2019).

Baca: Kata Pendukung Airlangga Soal Hastag #GolkarButuhBamsoet

Menurut Doli keinginan adanya aklamasi dalam pemilihan Ketua umum Golkar bukan hanya klaim sepihak.

Para Ketua DPD I menggelar rapat dengan pengurus Golkar tingkat II atau Kabupaten/Kota. Dalam rapat tersebut sejumlah aspirasi diserap, salah satunya mengenai musyawarah mufakat pemilihan Ketua Umum Golkar.

Ia juga membantah bahwa wacana akalamasi pemilihan Ketua Umum Golkar sebagai bentuk otoritarian. Aklamasi merupakan mekanisme politik dan juga mekanisme demokrasi.

Baca: Aksi Bom Bunuh Diri, Bukti Program Deradikalisasi Harus Tetap Ada

"Aklamasi bukan judul tapi proses nah kalau orang semua memberikan dukungan mayoritas itu namanya aklamasi. apakah tidak demokratis? ya demokratis kan orang semua memilih punya hak suara," katanya.

Ia mencontohkan soal Pemilu Presiden yang kembali menenangkan Joko widodo. Terpilihnya kembali Jokowi untuk kali kedua bukan merupakan bentuk otoritarian.

Baca: Dukungan Jokowi ke Airlangga Jelang Munas Golkar, Bamsoet: Beliau Netral

"Apa kemudian pak Jokowi terpilih dua kali dia akan otoriter kan engga juga. Saya kira sifat otoriter atau tidak otoriter itu tergantung sifat kepemimpinan seseorang bukan karena dia dipilih dengan cara seperti apa. Artinya kalau orang mayoritas memberikan kepercayaan kan itu memang karena cukup layak punya kapasitas," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved