Mantan Menteri Agama Lukman Hakim ke KPK, Ada Apa?

KPK ternyata ingin meminta Lukman memberikan keterangan untuk penyelidikan kasus. Namun terkait penyelidikan apa, KPK belum bisa memberitahu lebih lan

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim ke KPK, Ada Apa?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan Romahurmuziy. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba-tiba mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019) siang.

Kedatangan mantan Wakil Ketua MPR itu mengagetkan para pewarta antirasuah. Karena nama Lukman tidak tertera di dalam jadwal pemeriksaan KPK hari ini.

KPK ternyata ingin meminta Lukman memberikan keterangan untuk penyelidikan kasus. Namun terkait penyelidikan apa, KPK belum bisa memberitahu lebih lanjut.

"Ada kebutuhan klarifikasi lanjutan pada proses penyelidikan terkait pelaksanaan kewenangan di Kementerian Agama saat menjabat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).

Baca: Sekjen DPR Benarkan Dipanggil KPK

Dalam penyelidikan di KPK biasanya berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi tetapi belum ada tersangka yang ditetapkan.

Dari penyelidikan, KPK dapat meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan sekaligus menetapkan tersangka.

Sekadar informasi, Lukman Hakim pernah dipanggil KPK pada Rabu (22/5/2019). Ketika itu ia dimintai keterangannya terkait penyelidikan penyelenggaraan haji.

"Dimintakan keterangan terkait penyelenggaraan haji," kata Febri kepada wartawan, Rabu (22/5/2019).

Febri menyebut penyelenggaraan haji memang menjadi salah satu fokus KPK karena sebelumnya pernah ditemukan adanya penyimpangan.

Baca: Sebulan UU Baru Berlaku, KPK Belum Unjuk Gigi

"KPK cukup concern dengan penyelenggaraan haji ini. Selain pernah melakukan penanganan perkara pada menteri agama sebelumnya, KPK juga sudah berikan rekomendasi agar penyelenggaraan haji dilakukan tanpa penyimpangan. Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan ibadahnya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu," katanya.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved