Ahok Masuk BUMN
Rekam Jejak Basuki Tjahaja Purnama/Ahok yang Akan Jadi Pimpinan Perusahaan BUMN
Basuki Thahaja Purnama alias Ahok akan segera menjadi pimpinan di perusahaan BUMN, ketahui rekam jejaknya
Penulis:
Muhammad Nur Wahid Rizqy
Editor:
Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi panggilan dari Menteri BUMN Erick Tohir.
Kedatangan Ahok menimbulkan isu sebentar lagi mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menjadi pimpinan sebuah perusahaan BUMN.
Terlebih santer terdengar, Ahok akan dipercaya memimpin sebuah perusahaan vital dan strategis di lingkungan BUMN.
Dialnsir dari Kompas.com, Presiden Jokowi membenarkan, Ahok akan memimpin di satu perusahaan BUMN.
Terkait dengan penempatan Basuki di dalam lingkungan perusahaan BUMN, Presiden Jokowi ketika ditanya para awak media tidak mengetahui Basuki akan ditempatkan di mana.
"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," kata Jokowi.
Terlepas dari di manakah Ahok akan memimpin perusahaan di lingkungan BUMN, Ahok dikenal sebagai tokoh kontroversial di Indonesia.
Selain pernah menjadi Wakil Gubernur dan Gubenur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, Ahok pun pernah menjadi narapida atas kasus penistaan agama.
Berikut rekam jejak sosok Basuki Tjahaja Purnama:
Menjadi Pengusaha
Dikutip dari catatan Kompas.com, setelah Ahok menyelesaikan studinya di Universitas Trisakti sebagai Sarjana Teknik Geologi, Ahok melanjutkan karier seperti ayahnya menjadi seorang pengusaha.
Pada 1989, Ahok kembali ke tanah kelahirannya yang berada di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda.
Perusahaan tersebut bergerak dibidang pertambangan, khususnya sebagai kontraktor di PT Timah
Selama dua tahun menjalankan bisnisnya sebagai kontraktor, Ahok sadar membangun sebuah perusahaan membutuhkan modal yang besar.
Kemudian Ahok memutuskan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan studi S-2 dan mengambil jurusan Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya.
Setelah menyelesaikan studinya dan berhasil mendapatkan gelar Magister Manajemen, Ahok kemudian bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, yaitu di PT Simaxindo Primadya.
Di perusahaan tersebut, Ahok dipercaya sebagai staf direksi bidnag analisis dan keuangan proyek.
Namun tidak lama, Ahok berhenti bekerja demi mengembangkan usaha yang telah dibangun di Belitung.
Tahun 1992, Ahok mendirikan PT Nurinda Ekapersada.
Perusahaan tersebut dibangun untuk mempersiapkan pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada 1995.
Ahok mempunyai keinginan, pabrik yang didirikan tersebut bisa menjadi percontohan agar menguntungkan bagi pemegang saham, karyawan, dan warga sekitar.
Dengan berbagai usaha yang dilakukan, pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung berhasil didirikan di tahun 1994.
Dalam melaksanakan sistem operasional di dalam pabrik tersebut, Ahok menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan Jerman.
Ahok ingin perusahaanya bisa menginisiasi tumbuhnya kawasan industri terpadu dan pelabuhan samudera yang bernama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).
Langkah Ahok dalam mengembangkan bisnis sayangnya harus berhenti di tahun 1995.
Pemerintah Belitung menutup pabrik yang dimiliki Ahok.
Ahok mengaku ada oknum yang berada di Kementerian Kehutanan yang menerbitkan setifikat hutan lindung di kawasan lahan tambang miliknya.
Dari lika-liku perjalanan tersebut, nampaknya tekad Ahok menjadi untuk menjadi seorang pengusaha akhirnya terhenti.
Ia akhirnya memilih terjun ke dunia politik.
Wakil Rakyat
Tahun 2004, Ahok bergabung menjadi anggota partai politik.
Saat itu, ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB).
Dalam proses menjadi Wakil Rakyat, Ahok akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.
Bupati
Setelah tujuh bulan Ahok menjadi anggota DPRD, Ahok mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur.
Dengan raihan suara 37,13 persen, Ahok terpilih menjadi Bupati Belitung Timur pada Periode 2005-2010.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Ahok mulai membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur.
Ia mulai menetapkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya belum ada.
Menetapkan kesehatan gratis, sekolah gratis dan beasiswa, hal inilah yang membuat karier Ahok semakin berkilau.
Pada tahun 2006, Ahok mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung.
Namun usahanya gagal untuk menjadi Gubernur Babel.
Anggota DPR
Tahun 2009, Ahok mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.
Usahanya untuk menjadi anggota legilatif, akhirnya berhasil dan ia meraih suara terbanyak.
Ahok sebagai anggota DPR RI duduk di Komisi II yang menaungi bidang dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu.
Berbagai kebijakan-kebijakan baru dilakukan Ahok selama menjadi anggota Dewan.
Ia melaporkan secara rutin segala kinerjanya lewat situs website pribadinya.
Wakil Gubernur
Tahun 2012, Ahok dipercaya mendampingi Jokowi sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ia pun bersama Jokowi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Gubernur
Seiring dengan dinamika politik yang terjadi, tahun 2014 Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden dan ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut.
Lantas dengan kekosongan jabatan yang ditinggal Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok kemudian menjadi Gubernur DKI bersama Djarot Saiful Hidayat.
Kasus yang Mendera
Tahun 2006, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama.
Hal ini karena adanya rekaman video saat kunjungan kerja di Kepualaun Seribu.
Akibat dari peristiwa ini, berbagai aksi dan gelombang unjuk rasa memprotes Ahok dicopot dan dipenjara santer terdengar.
Di dalam rangkaian kasus ini juga Ahok kalah dalam pertarungan pemilihan Gubernur DKI Jakarta melawan Anies Baswedan.
Dipenjara
Atas kasus penistaan agama yang mendera, Ahok divonis bersalah karena menista agama. Ia pun dijatuhi hukuman penjara sejak 9 Mei 2017.
Pada tanggal 24 Januari 2019, Ahok dinyatakan bebas. Kemudian ia melanjutkan hidupnya sebagai konsultan di perusahaan kelaurga PT Basuki Solusi Konsultindo.
Di tahun 2019 ini, Ahok pun kembali masuk ke dunia politik dengan dengan bergabung sebagai kader Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).
(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)