Kemenko PMK Siapkan Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Tak Dijadikan Kewajiban

Terkait gagasan tidak boleh menikah sebelum lulus pembekalan, Deputi VI Kemenko PMK sebut gagasan itu masih dipersiapkan.

Kemenko PMK Siapkan Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Tak Dijadikan Kewajiban
holland-cpas
Ilustrasi Pernikahan 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berencana mencanangkan program sertifikasi perkawinan.

Program tersebut akan mewajibkan pasangan yang hendak menikah untuk mengikuti bimbingan pranikah selama tiga bulan. 

Dikutip dari Kompas.com, terdapat pula wacana soal pasangan yang belum lulus pembekalan pranikah tidak diperbolehkan menikah.

Namun, Deputi VI Kemenko PMK, Ghafur Darmaputra menyebutkan gagasan tersebut masih dipersiapkan.

"Gagasan ini masih dipersiapkan," kata Ghafur, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Ghafur menyampaikan, wacana program sertifikasi perkawinan pada dasarnya dipersiapkan untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia lebih unggul.

Ia menjelaskan, dengan program tersebut, Kemenko PMK berharap dapat menciptakan SDM yang sehat.

Sehat dalam arti bebas dari stunting, cacat, dan lainnya.

"Intinya untuk mempersiapkan manusia Indonesia seutuhnya. Bebas dari stunting, cacat dan seterusnya," tutur Ghafur.

Menurut Ghafur, pengetahuan tentang pernikahan diperlukan oleh setiap pasangan.

Halaman
1234
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved