Sertifikasi Siap Nikah

Sikapi Wacana Sertifikasi Nikah, AMAN: Pernikahan Masyarakat Adat Saja Belum Dianggap Legal

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Pemerintah untuk memikirkan pernikahan masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Sikapi Wacana Sertifikasi Nikah, AMAN: Pernikahan Masyarakat Adat Saja Belum Dianggap Legal
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Sfaf Divisi Pembelaan Kasus, Direktorat Advokasi kebijakan, Hukum dan HAM AMAN Tommy Indyan dalam diskusi di kawasan Cikini Jakarta Pusat pada Minggu (17/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Pemerintah untuk memikirkan pernikahan masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Sfaf Divisi Pembelaan Kasus, Direktorat Advokasi kebijakan Hukum dan HAM AMAN, Tommy Indyan menilai hingga kini pernikahan masyarakat adat yang ada di Indonesia belum dianggap legal.

Tidak hanya itu, menurutnya masih banyak masyarakat adat di Indonesia yang hingga kini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia pun menilai wacana terkait sertifikasi nikah sebagai syarat menikah tersebut merupakan bentuk campur tangan negara yang terlalu jauh.

Baca: Guntur Romli Nilai Pernyataan Sukmawati Bandingkan Nabi dan Soekarno Cacat Logika

Untuk itu ia meminta agar Pemerintah dapat memenuhi hak politik masyarakat adat sebelum menjadikan sertifikasi nikah sebagai syarat adiministrasi menikah sebagai aturan.

"Nikah adatnya saja belum dianggap legal. Belum status anak, KTP tidak punya. Hak politik itu penuhi dulu. Boleh mengatur hal lain tapi syarat utama penuhi dulu," kata Tommy usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Baca: Maruf Amin Panggil Nadiem Hingga Tito Karnavian Bahas Strategi Tangani Terorisme dan Radikalisme

Menurutnya, kalau wacana tersebut diberlakukan tanpa memenuhi hak-hak dasar masyarakat adat, maka aturan tersebut akan membuat masyarakat adat bisa berurusan dengan hukum.

Menurutnya pemerintah juga harus memberi tahu masyarakat adat mengenai hal tersebut karena selama ini masyarakat adat melakukan pernikahan berdasarkan hukum-hukum adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

"Kalau itu mau diatur, harus diakui semua supaya mereka tidak terkena kasus kriminal. KUHP itu akan menjebak orang dalam konteks perkawinan yang belum diatur oleh negara menjadi seolah-olah pelaku kriminal. Itu harus jadi ruang yang dibenahi pemerintah sebelum berpikir urban untuk antisipasi ini itu. Daerah saja belum. Benahi dulu bagian ini," kata Tommy.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved