Pilkada Serentak

Anggota DPR Maju Pilkada Tak Perlu Mundur, Politikus PKS: Belum Dibahas di Komisi II

Sebagaimana diketahui DPR tengah mengkaji revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada.

Anggota DPR Maju Pilkada Tak Perlu Mundur, Politikus PKS: Belum Dibahas di Komisi II
net
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Usulan perihal anggota Dewan yang maju Pilkada tidak perlu mundur masih belum dibahas di Komisi II DPR RI.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Senin (18/11/2019).

"Ini permintaan lama para anggota DPRD. Tapi mesti merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Di Komisi II belum ada kristalisaai terhadap revisi UU Pilkada ini," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini.

Memang kata dia, ini domain DPR dan Pemerintah membahasnya.

Baca: Komisi II DPR RI: Jelang Pilkada Serentak, Permasalahan e-KTP Harus Segera Selesai

Tapi menurut dia, kemungkinan di Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga besar.

Untuk itu Mardani Ali Sera menilai perlu semua stakeholder duduk bersama membahas ini.

"Semua stakeholder mesti duduk bersama membahas ini," jelasnya.

Sebagaimana diketahui DPR tengah mengkaji revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada.

Salah satu poin yang akan dikaji ialah bahwa anggota DPR tak perlu mundur jika ingin maju sebagai calon kepala daerah.

Baca: Wacana Anggota DPR Maju Pilkada Tidak Perlu Cuti Muncul dalam Evaluasi Pilkada

Wacana ini akan turut dibahas selain evaluasi pelaksanaan pilkada langsung yang belakangan mencuat.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved