Politisi Golkar: Jika Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Kinerja Kepala Daerah Akan Berubah

apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka kepala daerah tidak perlu berebut simpati rakyat dengan kinerja.

Politisi Golkar: Jika Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Kinerja Kepala Daerah Akan Berubah
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Dedi Mulyadi di kantor DPP Golkar, Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar yang juga merupakan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD akan menimbulkan sejumlah dampak.

Salah satunya yakni kinerja kepala daerah.

Ia mengatakan apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka kepala daerah tidak perlu berebut simpati rakyat dengan kinerja.

Baca: Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar Maju Pilkada 2020

Baca: Nurul: Keberhasilan Airlangga Mengelola Organisasi Cerminan Pemimpin Sejati

Baca: Ketua DPD II Golkar Aceh Selatan Teuku Mudasir: Kita di Daerah tak ingin Aklamasi

"Cukup menyenangkan anggota DPRD saja, kepilih tuh dua periode," kata Dedi kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Dedi berpandangan menghilangkan dampak negatif dari Pilkada langsung bukan dengan cara mengembalikannya ke DPRD.

Melainkan, dengan membuat suatu formula agar dampak negatif tersebut berkurang. Karena, meski sistem Pilkada diubah, tidak menjamin dampak negatif Pilkada langsung tersebut hilang.

Misalnya soal benturan yang terjadi di masyarakat akibat Pilkada langsung. Menurut Dedi saat kepala daerah dipilih DPRD pun, benturan masyarakat pernah terjadi.

"Karena ketika tidak sesuai dengan kehendak rakyat sasarannya jelas dan bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah. Makin ke sini justru konflik semakin berkurang karena sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Selan itu menurut Dedi, alasan mengembalikan Pilkada ke DPRD karena biaya politik Pilkada langsung yang mahal pun kurang tepat. Karena tidak ada jaminan kepala daerah dipilih DPRD, bebas dari politik uang.

"Begitu juga ketika dihubungkan dengan perilaku koruptif kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga pejabat yang korupsi tapi bukan karena dipilih oleh rakyat," katanya

Oleh karena itu Dedi menilai penyelenggaraan Pilkada secara langsung saat ini masih relevan dan efektif.

Kandidat yang maju pun sudah teruji karena sebelum mencalonkan diri kapasitas mereka diukur oleh popularitas dan elektabilitas.

"Tidak juga faktor uang itu satu-satunya, elektabilitas yang penting. Kalau hanya faktor uang, punya uang enggak ada elektabilitas juga ya buang uang ke laut. Elektabilitas itu muncul dari kepercayaan publik. Kalau punya elektabilitas tanpa money politic pun bisa menang," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved