Erick Thohir Alihkan Seluruh Pejabat Eselon I Jadi Direksi Perusahaan, Tanggapan Pengamat Ekonomi

Erick Thohir mengalihkan pejabat eselon I Kementerian BUMN menjadi direkti di sejumlah BUMN. Pengamat ekonomi menyebutnya sebagai reformasi birokrasi.

Erick Thohir Alihkan Seluruh Pejabat Eselon I Jadi Direksi Perusahaan, Tanggapan Pengamat Ekonomi
Yanuar Riezqi Yovanda
Erick Thohir mengalihkan pejabat eselon I Kementerian BUMN menjadi direkti di sejumlah BUMN. Pengamat ekonomi menyebutnya sebagai reformasi birokrasi. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mulai merestrukturisasi para pejabat di Kementerian BUMN.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Erick Thohir telah mengambil langkah untuk menyapu bersih seluruh pejabat eselon I di kementeriannya.

Menurut Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, sebanyak tujuh pejabat eselon I Kementerian BUMN akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan plat merah.

Disebutkan pula, enam pejabat di antaranya sudah alih jabatan.

Arya Sinulingga Staff Khusus Menteri BUMN. Mengatakan pihak Kementerian BUMN pun kini menunggu keputusan Ahok untuk meneriwa tawaran memperkuat sektor BUMN di Indonesia.
Arya Sinulingga Staff Khusus Menteri BUMN. Mengatakan pihak Kementerian BUMN pun kini menunggu keputusan Ahok untuk meneriwa tawaran memperkuat sektor BUMN di Indonesia. (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujar Arya di Jakarta, Senin (18/11/2019), seperti dalam pemberitaan Kompas.com.

Melihat hal tersebut, Dosen Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Retno Tanding Suryandari, menilai pengalihan seluruh pejabat eselon I di Kementerian BUMN menjadi direksi merupakan suatu reformasi birokrasi.

"Pak Erick Tohir itu kan tidak hanya memiliki satu wamen (wakil menteri) saja."

"Saya kira, beliau sekarang mengalihkan semua eselon I menjadi direksi maupun wakil direksi BUMN merupakan suatu reformasi birokrasi," tutur Retno pada Tribunnews.com, melalui sambungan telepon, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, keberadaan dua wakil menteri serta jajaran deputi di Kementerian BUMN justru menimbulkan tumpang tindih tupoksi.

"Jika wamen masih ada, deputi masih ada, itu akan menjadi tumpang tindih tupoksi."

Halaman
1234
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved