Soal Aturan Larangan Polisi Hedon, ICW Singgung Perkap LHKPN

Dalam hal itu, ia menekankan pada sanksi dalam aturan tersebut dan tidak mengingkan aturan tersebut hanya menjadi sekadar jargon.

Soal Aturan Larangan Polisi Hedon, ICW Singgung Perkap LHKPN
Tangkap Layar Youtube Kompas TV
Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi terkait adanya aturan etika di Kepolisian RI yang melarang anggotanya menunjukan kemewahan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyinggung terkait kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kepolisian RI.

Meski mengaku, belum melihat isi aturan tersebut, namun ia memgaku peduli pada bagaimana Polri bisa menciptakan situasi internalnya untuk tetap mengedepankan aspek anti korupsi salah satunya dengan hidup sederhana.

Dalam hal itu, ia menekankan pada sanksi dalam aturan tersebut dan tidak mengingkan aturan tersebut hanya menjadi sekadar jargon.

Ia pun berkaca pada aturan di Kepolsian mengenai kewajiban pelaporan LHKPN yang termuat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Polri.

Menurutnya, Perkap meski Perkap tersebut sudah jelas mengatur terkait kewajiban anggota Polri untuk melaporkan LHKPN namun memurutnya hingga saat ini penegakan aturan tersebut tidak jelas.

Hal itu dilihatnya dari adanya anggota Polri yang mengikuti seleksi Calon Pimpinan KPK yang belum menyerahkan LHKPN saat proses seleksi tersebut.

"Contoh salah satunya tenrang LHKPN. Tapi sampai sekarang tidak jelas. Bagaimana jika ada pejabat polisi yang mengikuti seleksi pejabat publik tapi tidak patuh dalam melaporakan LHKPN. Banyak sekali kita temukan. Contohnya seleksi pimpinan KPK. Itu jelas. Tapi tidak jelas sanksinya," kata Kurnia di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019).

Untuk itu, ia meminta Polri untuk menginplementasikan aturan tersebut dengan jelas, memeriksa kembali Perkap-Perkap yang telah dibuat terkait hal itu untuk kemudian dijalankan dengan baik.

Ia pun meminta, agar evaluasi dari Perkap tersebut ditunjukkan kepada masyarakat apa hasil evaluasi termasuk siapa saja yang pernah ditindak karena melanggar Perkap tersebut dan apa sanksi yang sudah dijatuhkan terhadapnya.

"Kalau tidak ada itu ya saya rasa tidak usah gembar-gemborkan kebijakan yang publik sebenarnya sudah tahu tidak jelas evaluasi dan implementasinya seperti apa," kata Kurnia.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved