Ditolak Masuk BUMN, Ahok: Tuhan Saja Ada yang Nentang

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama alias Ahok tanggapi reaksi beberapa aksi penolakan atas dirinya yang hendak bergabung di perusahaan BUMN.

Ketika ditanya para awak media, Ahok berikan tanggapanya tentang berbagai aksi penolakan tersebut.

"Kayanya hidupku ditolak melulu," ujar Ahok.

Keterangan tersebut ia sampaikan ketika menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Meskipun menuai beberapa aksi penolakan, Ahok menyatakan akan tetap bersedia menerima tawaran Erick Tohir untuk menjadi pimpinan di perusahaan BUMN.

"Yaa kalau ditunjuk, saya harus siap dong," ujar Ahok.

Ia menjelaskan dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang akan berjalan dengann mulus.

Ahok sempat berkelakar, jika Tuhan kerap ditentang, apalagi dengan manusia.

"Hidup ini nggak ada yang seluruhnya tulus 100 persen, Tuhan aja ada yang nentang kok," imbuhnya.

Menanggapi berbagai aksi pro dan kontra terkait Ahok akan menjadi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN, Sekjen Partai PDI-P, Hasto Kristiyanto juga ikut ambil suara.

Hasto menilai, dalam penunjukan seorang pemimpin perusahaan BUMN, baik direksi maupun komisaris, hanya bisa ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam penunjukan seorang direksi atau komisaris, tidak bisa dipengaruhi oleh suara-suara penolakan atau kebijakan di luar Rapat Umum Pemegang Saham.

"Saya pikir itu salah satu hal yang berlebihan, karena apapun keputusan terkait dengan jabatan komisaris atau direksi ditentukan oleh RUPS," ujar Hasto.

Dalam penunjukan Ahok sebagai calon pimpinan di perusahaan BUMN, tidak ada orang atau sekelompok golongan diluar RUPS yang bisa mempengaruhi dan ikut campur tangan tentang kebijakan di BUMN.

"Tidak boleh ada organ yang diluar BUMN ikut campur dalam keputusan itu," ujar Hasto

Ia pun menegaskan, BUMN dan seluruh karyawan yang di dalamnya bukan merupakan organisasi politik.

Serikat pekerja dan BUMN merupakan sebuah badan usaha yang terikat dengan norma-norma dan kode etik dalam menjalankan bisnis.

Kesatuan tersebut merupakan sebuah sistem untuk menjalankan tugas-tugas negara.

Mengenai keanggotaan Ahok sebagai kader PDIP, Hasto menilai Ahok tidak perlu untuk keluar dari partai apabila telah terpilih menjadi direksi atau komisaris di perusahaan BUMN.

Pasalnya, di dalam partai PDIP, Ahok hanya sebagai anggota.

Menjadi anggota partai, tentu bisa ditugaskan dengan sesuai kemampuan dan kapasitas yang ia miliki.

Diisukannya Ahok akan menjadi pimpinan di sebuah perusahaan BUMN santer kian terdengar setelah Ahok mendatangi Kantor Kementerian BUMN , Rabu (13/11/2019).

Bahkan Ahok diisukan akan menjadi pimpinan disebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan mempunyai peran vital dalam pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu isunya adalah Ahok akan merapat ke PT Pertamina (Persero).

Ahok bahkan diisukan akan memimpin kursi Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Diisukanya Ahok akan merapat ke Pertamina menuai berbagai pro dan kontra.

Salah satunya dengan adanya penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina Plaju, Palembang, Sumatera Selatan. 

Serikat Pekerja Pertamina Plaju Palembang menganggap Ahok memiliki cacat persyaratan materil sehingga tidak layak untuk menjadi pimpinan Pertamina.

Mereka menilai meskipun pimpinan berwenang dalam memilih dan menunjuk seseorang sebagai pimpinan BUMN, tapi pemerintah juga harus memperhatikan nilai integritas dan perilaku orang tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Pertamina Plaju Palembang, Muhammad Yunus menilai dalam penunjukan dan penetapan seseorang pimpinan di dalam lingkungan BUMN, pemerintah harus benar-benar menunjuk putra-putri Indonesia terbaik, selain Ahok.

Terkait berbagai respons penolakan para pekerja Pertamina terhadap Ahok, Juru Bicara Kepresidenen Fadjroel Rachman memberikan tanggapan.

Saat ditemui awak media di Istana Negara, Fadjroel Rachman menyampaikan segala proses pencalonan dan penunjukan Direktur Utama di sebuah perusahaan BUMN telah didiskusikan dan dirumuskan oleh Kementerian BUMN beserta Badan Kepegawaian.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)