Mendagri Tito Diminta Fokus ke Penegakan Hukum dalam Proses Pilkada

Veri juga mendorong Tito untuk melihat penegakan hukum secara administratif dalam penyelesaian masalah terkait mahalnya biaya pencalonan kepala daerah

Mendagri Tito Diminta Fokus ke Penegakan Hukum dalam Proses Pilkada
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Mendagri Tito Karnavian di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian fokus memikirkan penerapan penegakan hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ketimbang ikut berpolemik terkait Pilkada langsung atau tidak langsung yang kini ramai dibicarakan publik.

Menurutnya, polemik tersebut justru akan melemahkan pemerintah karena menimbulkan kegaduhan yang tidak efektif ketimbang menyelesaikan persoalan terkait polarisasi politik dalam masyarakat dan mahalnya biaya politik sebagaimana yang diungkapkan Tito beberapa waktu lalu.

Selain itu menurutnya, ia menilai penegakan hukum baik secara pidana maupun administratif masih lemah.

Untuk itu, Veri mengatakan Tito dapat berkordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kalau kita bicara pilkada, penegakan hukum itu yang lemah dan belum bisa dijalankan secara efektif. Salah satunya itu politik uang. Kasus politik uang dalam pilkada itu kan tidak banyak juga ditindaklanjuti," kata Veri di Kantor KoDe Inisiatif Jakarta Selatan pada Kamis (29/11/2019).

Veri juga mendorong Tito untuk melihat penegakan hukum secara administratif dalam penyelesaian masalah terkait mahalnya biaya pencalonan kepala daerah dan khususnya politik uang.

Tak hanya itu, ia juga meminta Tito melibatkan publik untuk berdikusi memecahlan masalah-masalah yang dikemukakannya ketimbang mengubah sistem secara signifikan.

"Kedua mungkin tidak mendorong politik uang dalam konteks penegakan hukum pidananya, contohnya lewat pendekatan administratif yang bisa diberikan sanksi administratif. Kalau melihat kasus jakarta kan ada kasus yang didiskulaifikasi calegnya. Inovasi seperti itu yang dibutuhkan pembuat kebijakan. Ini yang menurut saya bisa dilakukan Pak Tito, daripada berbicara soal Pilkada langsung dan tak langsung," kata Veri.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved