Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden, Wakil Ketua MPR: Biarkan Diskursus Berkembang di Ruang Publik

Isu penambahan masa jabatan presiden mulai digulirkan. Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani katakan hal itu sah-sah saja dan biarkan berkembang di publik

Tangkap Layar YouTube KompasTV
Tangkap Layar YouTube KompasTV, Wakil Ketua MPR Asrul Sani Menyampaikan soal Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden. 

TRIBUNNEWS.COM - Isu penambahan masa jabatan Presiden Republik Indonesia bergulir di publik.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Asrul Sani mengaku pihaknya belum membahas dan meluncurkan wacana tersebut.

Menurutnya, Indonesia adalah negara demokratis dan tidak ada masalah dengan wacana tersebut.

Asrul menyampaikan, masyarakat boleh mengusulkan soal masa jabatan presiden itu di perpanjang.

"Kalau masa jabatan presiden itu dua kali dirasa belum cukup, di perpanjang tiga kali. Ya itu tidak ada yang melarang," ungkapnya, dilihat dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).

Baca: FAKTA Billy Papua, Anak Penjual Kue Dipilih Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Siap Lanjut S3 di Harvard

Baca: POPULER: Cerita Mahfud MD Tak Diberitahu Jokowi Saat Pilih Prabowo jadi Menhan hingga Kaget

Baca : Masa Jabatan Presiden akan Ditambah? Begini Kata MPR

Isu ini muncul karena ada wacana amandemen UUD 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden, menjadi maksimal 15 tahun.

Ia kembali menambahkan ada pendapat selain menambah masa jabatan presiden menjadi tiga kali, yaitu membatasi masa jabatan menjadi satu kali jabatan, tetapi delapan tahun.

Pandangan-pandangan tersebut ia nilai sah-sah saja dalam negara demokratis ini.

"Biarkan diskursus ini berkembang ke ruang publik," katanya.

Halaman
12
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Miftah
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved