CPNS 2019

Kejaksaan Agung Tolak LGBT Jadi CPNS, Sekjen PPP: Itu Diskriminasi

Sejauh tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum, menurut dia, seorang LGBT melamar dan menjadi CPNS.

Kejaksaan Agung Tolak LGBT Jadi CPNS, Sekjen PPP: Itu Diskriminasi
LGBT 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai diskriminatif syarat perekrutan CPNS 2019 di Kejaksaan Agung.

 Kejakaaan Agung tidak membolehkan peserta dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

"Soal LGBT tidak boleh terjadi diskriminasi. Hukum itu mestinya yang melarang itu adalah perilaku menyimpang dan pelaku cabul," ujar Sekjen PPP ini di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Sejauh tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum, menurut dia, seorang LGBT melamar dan menjadi CPNS.

Baca: Tiada Ruang untuk LGBT Lamar CPNS Kejagung: Supaya Tidak Ada yang. .

"Sepanjang saudara-saudara kita LGBT tidak melakukan perilaku cabul, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tidak melanggar moralitas, hanya karena statusnya itu menurut saya gak boleh didiskriminasi. Apalagi itu jabatan di Kejaksaan Agung," tegas Wakil Ketua MPR RI ini.

 Di Amerika Serikat, misalnya, kata mencontohkan, aturan yang ada tidak memperbolehkan LGBT untuk bidang militer.

Baca: Tolak LGBT Daftar CPNS, Kejaksaan Agung Tidak Mau yang Aneh-aneh

"Hemat saya, untuk jabatan yang umum seperti jabatan aparatur sipil negara ya yang tidak terkarakteristik tertentu ya ga usah dilarang karena status orang gitu," jelasnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved