Muncul Wacana Jabatan Presiden jadi Tiga Periode: Gerindra dan PDIP Tegas Menolak, PSI Usul Hal Beda

Muncul wacana jabatan presiden jadi tiga periode: PDIP dan Gerindra tegas menolak, PSI justru punya usul berbeda

Muncul Wacana Jabatan Presiden jadi Tiga Periode: Gerindra dan PDIP Tegas Menolak, PSI Usul Hal Beda
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Muncul wacana jabatan presiden jadi tiga periode: PDIP dan Gerindra tegas menolak, PSI justru punya usul berbeda 

TRIBUNNEWS.COM - Wacana amandemen UUD 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau total 15 tahun sudah mulai berkembang di masyarakat.

Sontak isu ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak tak terkecuali oleh partai politik (parpol).

Beberapa menolak dan ada juga yang memberikan pendapatnya terkait wacana tersebut.

Penolakan disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra di MPR Ahmad Riza.

Riza menilai masa jabatan presiden seperti saat ini sudah final dan ideal.

"Kalau masa jabatan, saya kira sudah final ya kan, lima tahun dua kali," ujar Rizal dikutip dari laman Kompas.com (22/11/2019).

Rizal menilai tak perlu ada penambahan masa jabatan.

Karena menurutnya menjabat paling lama selama 10 tahun sudah sangat pas untuk presiden dan wakil presiden.

Tak hanya Gerindra, PDI-P juga menilai masa jabatan 2 periode ini sudah tidak perlu diganti lagi.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah.

"Masa jabatan presiden satu periode atau lima tahun kali dua itu sudah cukup untuk sebuah pemerintahan nasional," ujarnya dilansir dari Kompas TV (22/11/2019).

Halaman
123
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved