PDIP Jawab Tudingan Wasekjen PAN Soal Stafsus Buat Birokrasi Gemuk

Djarot Saiful Hidayat menjabat soal tudingan penunjukan 7 staf khusus milenial Jokowi justru membuat birokrasi gemuk.

PDIP Jawab Tudingan Wasekjen PAN Soal Stafsus Buat Birokrasi Gemuk
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menjabat soal tudingan penunjukan 7 staf khusus milenial Jokowi justru membuat birokrasi gemuk.

Menurut Djarot, penujukan staf khusus milenial justru akan mendobrak birokrasi yang kaku selama ini.

"Oh bukan, ini bukan jadi menjadi bagian dari bagian birokrsi yang kaku. Kenapa? karena kita ini suka mempersulit diri kita sebut dengan berbagai peraturan yang menjerat kaki kita, tangan kita, gerak kita," ucap Djarot Saiful Hidayat di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Peryataan Djarot itu menjawab tudingan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaoanan Daulay yang menyebut, penambahan atau keberadaan staf khusus tersebut bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang telah dicanangkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pengangkatan 7 stafsus milenial Jokowi ini sangat positif. Karena, bisa menjadi pintu masuk berdiskusi dan berdialog dengan Presiden Jokowi.

Sehingga, ide-ide kreatif bisa diterjemahkan langsung ke dalam birokrasi.

"Bukankah Pak Jokowi juga bercita-cita untuk menggodok apa namanya omnibus law yang bagaimana yang enggak karu-karuan itu. Saya paham betul ya karena saya di birokrasi, aturan itu mengikat kita lambat di dalam menghadapi persaingan global," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaoanan Daulay meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan fungsi dan tugas dari staf khusus yang telah diperkenalkan pada Kamis (21/11/2019).

Menurutnya, presiden harus menjelaskan karena penambahan atau keberadaan staf khusus tersebut bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang telah dicanangkan.

"Dikhawatirkan, para staf khusus tersebut akan semakin membuat gemuk birokrasi di lingkungan istana," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Saleh mengapresiasi keputusan Jokowi yang melibatkan kaum milenial dan difabel di dalam komposisi staf khusus.

Hanya saja perlu dijelaskan tugas dari para stafsus tersebut.

Pasalnya, kata Saleh, saat ini terdapat sejumlah lembaga yang membantu urusan ramah tangga kepresidenan.

"Pembantu presiden kan banyak. Mulai dari para menteri, wakil menteri, staf kepresidenan, juru bicara, staf rumah tangga kepresidenan. Jumlahnya tidak sedikit. Sepintas, dengan jumlah staf sebanyak itu, urusan internal di istana kepresidenan sudah dapat terselenggara dengan baik. Kalau sekarang ditambah dengan staf khusus kepresidenan, silahkan dinilai sendiri. Apakah itu efisien atau tidak,” katanya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved