Chandra Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN, Erick Thohir: Background-nya Hukum, BTN Ada Isu Kurang Baik
Erick Thohir ungkap Chandra Hamzah mempunyai latar belakang hukum yang bisa mengatasi isu dalam BTN saat ini.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Chandra Hamzah menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).
Sementara Pahala Mansury mendapat tugas sebagai Direktur Utama BTN.
Pengumuman resmi itu disampaikan Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Karena memang Pak Pahala kan ada tugas baru juga, jadi Dirut BTN, dan komisaris utamanya Pak Chandra Hamzah," ujar Erick, dikutip dari Kompas TV.
Erick menyampaikan, terkait waktu Pahala Mansury dan Chandra Hamzah bisa mulai bekerja di BTN, ia menyampaikan untuk menunggu rapat umum pemegang saham BTN pada akhir November ini.
"Kalau BTN kan rapat umum pemegang sahamnya akhir bulan ini," kata dia.
Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pemilihan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah ini sebagai Komisaris Utama BTN.
Menurutnya, Chandra Hamzah mempunyai latar belakang hukum yang bisa mengatasi isu dalam BTN saat ini.
"Saya rasa kan masing-masing punya alasan berbeda, kalau Pak Chandra Hamzah memang background-nya hukum," ujarnya.
"Kita tahu sekarang di BTN ada isu-isu kurang baik, ya tentu harus dilihat secara hukum, apalagi ini kan jadi ujung dari pembiayaan perumahan rakyat nasional," lanjut Erick.
Chandra Hamzah dinilai tepat untuk memberi solusi terkait pembiayaan perumahan rakyat nasional, terutama untuk usia muda.
"Apalagi ada program ke depan, bagaimana anak-anak muda Indonesia umur 25-35, bisa dapat juga memberi akses perumahan, apalagi pegawai negeri yang usianya muda," jelasnya.
"Kita akan pindah ke ibu kota baru, kalau tidak ada fasilitas kepada ASN nanti gimana," tambah Erick.
Sebelumnya, Chandra Hamzah mengaku hanya membicarakan seputar BUMN dengan Erick Thohir saat kedatangannya ke Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019).
"Seluruh BUMN, secara umum saja," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV.