Kasus BLBI

Sjamsul Nursalim Harusnya Buktikan Saja ke KPK Jika Tak Terlibat Kasus BLBI

KPK terbuka untuk mendengar keterangan dan bukti-bukti Sjamsul dan Itjih jika merasa tidak melakukan tindak pidana dalam kasus korupsi

Sjamsul Nursalim Harusnya Buktikan Saja ke KPK Jika Tak Terlibat Kasus BLBI
KOMPAS.ID
Sjamsul Nursalim. 

Tak hanya itu, belakangan,KPK juga meminta bantuan National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk turut memburu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Dalam surat mengenai red notice tertanggal 6 September 2019 itu, KPK menjelaskan kepada Interpol mengenai perkara korupsi yang menjerat Sjamsul dan Itjih.

Langkah KPK yang meminta bantuan Kepolisian dan Interpol dinilai advokat Maqdir Ismail sebagai tindakan yang berlebihan. Menurutnya, KPK tidak menghormati putusan MA yang telah melepaskan terdakwa perkara dugaan korupsi SKL BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Apalagi, advokat lainnya, Otto Hasibuan menyatakan Sjamsul tidak melarikan diri. Sjamsul saat ini berada di Singapura, dengan alamat rumah dan kantor yang jelas.

Febri menjelaskan, red notice terhadap Sjamsul dan Itjih belum diterbitkan. Selain itu, red notice merupakan kewenangan Interpol, bukan KPK.

Dijelaskan, yang dilakukan KPK adalah memasukkan nama Sjamsul dan Itjih dalam DPO karena sudah berulang kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

"Yang sudah dilakukan KPK adalah, kami terbitkan DPO karena sudah berkali-kali dipanggil secara patut ke sejumlah alamat dan diumumkan juga di KBRI tetapi yang bersangkutan tidak datang. Jadi pemanggilan sudah dilakukan bahkan saat penyelidikan ya dan di tahap penyidikan juga sudah dilakukan," kata Febri.

Dalam upaya mencari Sjamsul dan Itjih, KPK berkirim surat dan meminta bantuan Kepolisian dan Interpol. Sebagai tindak lanjut dari permintaan tersebut, KPK dan Sekretariat NCB-Interpol Indonesia akan membahas lebih lanjut untuk kebutuhan pencantuman dan permintaan bantuan agar dilakukan pencarian oleh Interpol.

Ditegaskan Febri, permintaan bantuan kepada Interpol, Kepolisian maupun aparat penegak hukum dan instansi lainnya dalam mengusut suatu perkara merupakan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 12 UU nomor 30 tahun 2002 maupun perubahannya, yakni UU nomor 19/2019.

"Ini ada dasar hukumnya ada di Pasal 12 UU 30 tahun 2002 yang sudah diubah saat ini. Jadi KPK dapat bekerja sama di tahap penyidikan dengan Interpol atau organisasi terkait untuk kebutuhan penangan perkara," tegasnya.

Diberitakan, KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Baca: KPK Isyaratkan Panggil Lagi Dirut Jasa Marga Terkait Kasus Korupsi di Waskita Karya

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved