Kasus First Travel

Soal Kasus First Travel, Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak: Harusnya Negara Hadir Melindungi Konsumen

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak berharap negara Kembalikan Hak Konsumen First Travel

Soal Kasus First Travel, Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak: Harusnya Negara Hadir Melindungi Konsumen
HO/BPKN
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak mengkritisi kasus First Travel.

Menurutnya, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyita aset First Travel untuk negara tak memberikan kepastian perlindungan konsumen.

Rolas mengungkapkan, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir di situs MA pada Jumat pekan lalu memutuskan menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara.

Hal ini baginya bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Seharusnya negara hadir melindungi konsumen memberikan rasa keadilan," sebutnya di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Terlebih, lanjutnya, ada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebutkan agar uang jemaah harus dikembalikan seluruhnya atau diberangkatkan.

Dia mengatakan, sebelum kasus First Travel bergulir, BPKN sudah mewanti-wanti soal perlindungan jemaah umrah

"BPKN sudah melakukan rekomendasi kepada menteri agama pada 2016 tentang pelaksanaan perlindungan jemaah umrah," tutur advokat ini.

Lelaki yang sedang menyelesaikan gelar doktor bidang hukum terkait perlindungan konsumen dari Universitas Trisakti Jakarta ini pun meminta pemerintah tidak bisa menutup mata dari masukan masyarakat yang bersifat masif.

Rolas pun mengapresiasi langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menunda lelang aset First Travel dan mentatakan mengupayakan langkah hukum dalam peninjauan kembali (PK).

Halaman
12
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved