Kasus First Travel

Soal Kasus First Travel, Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak: Harusnya Negara Hadir Melindungi Konsumen

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak berharap negara Kembalikan Hak Konsumen First Travel

Soal Kasus First Travel, Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak: Harusnya Negara Hadir Melindungi Konsumen
HO/BPKN
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak. 

"Transparansi kasus travel seharusnya disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntanbilitas," jelasnya.

Tokoh perlindungan konsumen ini pun pemerintah atas nama negara bisa memberikan rasa keadilan, rasa aman dan nyaman, sekaligus dilindungi secara hukum kepada konsumen calon jemaah agar hak-hak hukumnya terpenuhi.

"Harapan BPKN agar memilihkan hak konsumen melalui pemgembalian uang jemaah yang gagal berangkat atau mencarikan solusi agar jemaah diberangkatkan," serunya.

Rolas bercerita, ada dua kasus meledak tahun 2017. Selain penipuan yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Ada pula PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours. Atas kedua kasus besar ini, pemerintah lalu aktif mengupayakan perlindungan konsumen.

Alhasil, pada 7 Mei 2018 lahir perjanjian bersama antara BPKN, Kapolri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Ibadah Umrah.

"Karena itu, implementasi perlu dibuktikan dalam kasus First Travel ini," tukasnya.

Diberitakan, First Travel terbukti melakukan penipuan perjalanan umrah dan tindak pidana pencucian uang dari uang setoran calon jemaah umrah yang mencapai mencapai Rp 905 miliar yang terbukti mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 orang calon jemaah.

"Korban jemaah ini perlu diperhatikan, apalagi kebanyakan adalah masyarakat kecil yang menyisihkan uangnya dari hasil tabungan selama bertahun-tahun," katanya.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved