Staf Khusus Jokowi

Ketua DPP PKS Nilai Pengangkatan Staf Khusus Presiden Bagian dari Politik Simbol Jokowi

Ketua DPP PKS Pipin Sopian memberikan komentarnya terkait dengan pengangkatan 7 staf khusus presiden dari kalangan milenial.

Ketua DPP PKS Nilai Pengangkatan Staf Khusus Presiden Bagian dari Politik Simbol Jokowi
Tribunnews/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris
Presiden Joko Widodo mengenalkan tujuh orang sebagai Staf Khusus Presiden untuk membantunya dalam pemerintahan pada sebuah acara perkenalan yang berlangsung dengan santai di veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019) sore. Ketujuh staf khusus baru yang diperkenalkan Presiden Jokowi merupakan anak-anak muda berusia antara 23-36 tahun atau generasi milenial. Adapun ketujuh staf khusus baru yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yaitu (kiri ke kanan) Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Adamas Belva Syah Devara, Gracia Billy Mambrasar, Putri Indahsari Tanjung, Angkie Yudistia, dan Aminuddin Maruf. Tribunnews/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris 

Tetapi Pipin Sopian khawatir bahwa staf khusus presiden tersebut tidak diberikan ruang yang signifikan dalam pemerintahan.

"Tetapi kami khawatir bahwa ini yang tadi kami sampaikan sebagai politik simbol 'ini ada ni anak muda di pemerintahan', tetapi tidak diberikan ruang yang signifikan di dalam pemerintahan itu," terangnya.

"Ketika politik simbol hanya memperlihatkan milenial kepada publik terus nanti kemudian ke depan proposalnya tidak dibaca atau dieksekusi," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki tantangan yang terlihat yakni kabinet yang dinilai semakin gemuk.

"Tantangan pemerintahan saat ini yang paling ketara disebutnya dengan tambun, jadi terlalu gemuk, di situ ada KSP, ada Mensesneg, Ada dewan pertimbangan presiden, kemudian ada staf khusus dan yang lain," ungkap Pipin Sopian.

"Tantangannya apakah benar ini bisa menyelesaikan persoalan," tambahnya.

Pipin Sopian kemudian menyinggung soal Staf Khusus Presiden Putri Tanjung yang merupakan anak konglomerat Chairul Tanjung.

"Wajar saja kalau kami melihat bahwa politik gimik, politik simbol atau disebut juga ini akomodatif, kita melihat memang ada di situ anaknya orang terpandang di negara ini diberikan kesempatan," ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut boleh saja namun ia berharap agar negara tidak melahirkan defisit demokrasi.

"Sah-sah saja tetapi kita harus melihat jangan sampai di negara ini lahir defisit demokrasi di saat begitu besar negara mengeluarkan dana untuk pemilu tetapi kemudian tidak memberikan dampak yang luar biasa bai masyarakat," terangnya.

Halaman
1234
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved