Masa Jabatan Presiden

Refli Harun Beberkan Alasan Soal Perlunya Masa Jabatan Presiden Dievaluasi

Menurut Refly Harun evaluasi masa jabatan presiden perlu dilakukan mengingat masih ada persoalan yang ditimbulkan pada pelaksanaan Pemilu presiden.

Refli Harun Beberkan Alasan Soal Perlunya Masa Jabatan Presiden Dievaluasi
Tribunnews.com/ Muhammad Zulfikar
Refli Harun 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan soal masa jabatan presiden perlu dievaluasi.

Menurut Refly Harun evaluasi masa jabatan presiden perlu dilakukan mengingat masih ada persoalan yang ditimbulkan pada pelaksanaan Pemilu presiden.

"Pertama bicara goverment pemilu. goverment pemilu kita apakah pemilu kita sudah baik, Jurdil, apakah kontestasi pasangan calon sudah fair. Saya katakan masih banyak persoalan di pemilu kita seperti penggunaan ASN, potensi penggunaan fasilitas publik, potensi penggunaan TNI Polri, BIN, BUMN, dan sebagainya," kata Refly Harun dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Baca: Refli Harun: Masa Jabatan Presiden Perlu Dievaluasi

Pada 2017 lalu, Refly Harun mengaku pernah mengusulkan perubahan masa jabatan presiden.
Pertama yakni masa jabatan presiden 6-8 tahun selama satu periode dan tidak dapat dipilih kembali.
Kedua masa jabatan presiden 5 tahun dapat dipilih kembali tidak secara berturut-turut.

"Maka ada baiknya incumben tidak nyalon. Artinya kalau sudah satu tidak lagi ada incumben nyalon. Atau jabatan lebih dari satu periode tapi tidak terus menerus maka incumben dilarang nyalon," katanya.

Usulan tersebut menurut Refly agar presiden berkonsentrasi pada pekerjaannya.

Baca: Digugat OC Kaligis di PN Jakpus, Anies Baswedan: Silakan Saja Dituntut

Ia mencontohkan pada periode pertama presiden Jokowi yang tidak efektif.

Pada 6 bulan pertama jabatan presiden melakukan penyesuaian, 6 bulan ke dua masa konsolidasi, dan kemudian bekerja selama 2,5 tahun, karena setelahnya disibukkan dengan persiapan Pemilu.

"Tapi kalau saya lihat karena jadwal kampanye panjang 2 tahun terakhir sudah sibuk bagaimana re-election sehingga sadar tak sadar baik istana maupun folowersnya penasihat-penasehatnya akan mengarahkan program yang populis bisa membuat elektabilitasnya bertambah," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved