Setara Institute Sebut Belum Ada Keterpaduan dari Setiap Menteri Jokowi dalam Atasi Radikalisme

SETARA Institute tidak melihat adanya keterpedauan dari setiap menteri baru jokowi dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi di Indonesia.

Setara Institute Sebut Belum Ada Keterpaduan dari Setiap Menteri Jokowi dalam Atasi Radikalisme
Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami
Diskusi media yang diselenggarakan Setara institute tentang Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menag dan Mendagri, Minggu (24/11/2019) di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu radikalisme dan intoleransi menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Terlebih dengan terjadi kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan belum lama ini dan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi tentang pakaian aparatur sipil negara (ASN).

Setara Institute memandang penting bagi pemerintah agar memotret agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme di daerah sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam mengatasi isu radikalisme dan intoleransi.

"Pemerintahan baru periode kedua Presiden Joko Widodo menunjukkan concern yang tinggi terhadap isu penanganan radikalisme dan pemajuan toleransi," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili, Minggu (24/11/2019).

Baca: Jokowi: Saya Pernah Jadi Rakyat Biasa, Betapa Sulitnya Urus Sertifikat Tanah

Halili mengatakan sejauh ini yang ditampilkan beberapa menteri baru di depan publik, khususnya Menteri Agama, Fachrul Razi, menunjukkan belum baiknya indikator dan perspektif pemerintah dalam agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme.

"Sejauh ini kami tidak melihat ada kepaduan, setiap menteri ingin jalan sendiri sendiri terutama Menag yang statementnya menimbulkan kegaduhan," ujar Halili.

Di sisi lain, pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme harus didekati dengan menempatkan daerah sebagai lokus sekaligus aktor strategis.

Baca: Menteri Agama: Jadi Pemimpin Tidak Boleh Bodoh

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri merupakan stakeholders utama dalam hal ini.

"Agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme yang krusial bukanlah soal restriksi pemakaian cadar atau celana cingkrang," ujar Halili.

Halaman
12
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved