CPNS 2019

Komnas HAM Minta Jaksa Agung Klarifikasi dan Batalkan Syarat CPNS 2019 yang Dinilai Diskriminatif

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Kejaksaan Agung RI.

Komnas HAM Minta Jaksa Agung Klarifikasi dan Batalkan Syarat CPNS 2019 yang Dinilai Diskriminatif
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM menilai persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Agung RI diskriminatif terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender tertentu untuk menikmati hak atas pekerjaan.

Hal itu dinilai setelah Komnas HAM mencermati pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan
Agung RI Nomor PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Kejaksaan Agung RI guna meminta klarifikasi sekaligus pembatalan syarat tersebut.

"Komnas HAM sudah melayangkan surat kepada Jaksa Agung untuk meminta klarifikasi sekaligus melakukan pembatalan persyaratan tersebut," kata Beka dalam keterangan resmi Komnas HAM pada Senin (25/11/2019).

Komnas HAM menilai persyaratan khusus pada lima jabatan dengan seluruh formasinya, bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beka menjelaskan, secara spesifik, Komnas HAM mendapati 12 kali kalimat “tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender)” yang disebutkan pada pengumuman tersebut.

"Komnas HAM menilai, pengecualian pada kelompok tertentu sama sekali tidak berkaitan dengan nilai dan bentuk pekerjaan pada jabatan-jabatan tersebut. Artinya, semua orang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan tersebut tanpa
melihat orientasi seksual dan identitas gendernya," kata Beka.

Dengan begitu, meurutnya persyaratan tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I (2) yang
menyebutkan “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Ia menilai, persyaratan tersebut juga mencederai UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan, “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved