Pakar Hukum Tata Negara Setuju Masa Jabatan Presiden Perlu Dievaluasi

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan usulan perubahan masa jabatan presiden berangkat dari sejumlah permasalahan yang timbul pada Pemilu belakangan ini.

Karena itu tidak ada salahnya apabila periode masa jabatan presiden dievaluasi.

"Kita harus lakukan evaluasi kira-kira apa yang kurang, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diperbaiki," ujar Refli Harun dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Menurutnya usulan evaluasi perubahan masa jabatan presiden tidak ada hubungannya dengan masa jabatan Presiden Jokowi.

Baca: Soal Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Jokowi Pasti Bisa Ikuti SBY, Selesai Dua Periode

Bila benar terjadi perubahan masa jabatan presiden berlaku kepada Presiden periode berikutnya.

"Hal penting pertama kalau ada perubahan yang terjadi berlakunya prospektif jadi tidak nothing to do dengan masa jabatan presiden Jokowi yang sekarang, karana yang namanya masa jabatan itu sudah ditentukan di depan jadi kalau misal di depan dikatakan 5 tahun maka fix 5 tahun 2 kali. Jadi misalnya ada penambahan jadi 7 tahun itu berlaku next presiden berikutnya," katanya.

Baca: Arsul Sani Sebut Usulan Perubahan Masa Jabatan Presiden Berasal dari Luar MPR

Refly Harun mengaku pernah mengusulkan perubahan masa jabatan presiden pada 2017 lalu. 

Adapun usulannya saat itu yakni presiden hanya boleh satu kali menjabat dengan masa jabatan 6-8 tahun.

"Jadi satu kali saja sesudahnya tidak perlu dipilih kembali," katanya.

Usulan dari luar MPR