Ahok Masuk BUMN

Politikus PKB di Komisi VII DPR: Kalau Profesional, Ahok harus Mundur dari PDIP

Dengan begitu kata dia, Ahok akan bisa fokus bekerja untuk menjadikan Pertamina menjadi perusahaan plat merah berkelas dunia

Tribunnews/JEPRIMA
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Syaikhul Islam Ali menyarankan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mundur dari PDI Perjuangan karena sudah menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ahok menurut dia, harus menjadi profesional atau bukan perwakilan partai politik saat menjabat di Pertamina.

Baca: PKS: Seolah Tak Ada Anak Bangsa yang Lebih Cakap dan Bersih Dibanding Ahok

"Kalau Ahok profesional harus mundur dari partai dong," ucap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 lalu itu kepada Tribunnews.com, Senin (25/11/2019).

Untuk diketahui, Ahok merupakan kader PDI Perjuangan.

Dengan begitu kata dia, Ahok akan bisa fokus bekerja untuk menjadikan Pertamina menjadi perusahaan plat merah berkelas dunia.

"Ahok fokus saja jadikan Pertamina World Class company," ujar politikus PKB ini.

Setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina, dia mengatakan, kinerja Ahok ditunggu publik.

Khususnya untuk menjadikan Pertamina mampu bersaing dengan perusahaan bidang yang sama di dunia.

"Patut ditunggu kinerjanya. Selama ini banyak yang menganggap Ahok cuma besar mulut saja. Ahok harus buktikan kalau dia memang bisa kerja bukan cuma bicara," katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Gerindra, Gus Irawan Pasaribu.

Dia mengatakan, Ahok wajib mundur dari PDI Perjuangan.

“Ahok wajib mundur dari Partai Politik,” ujar politikus Gerindra ini kepada Tribunnews.com, Senin (25/11/2019).

Gus Irawan Pasaribu menegaskan, BUMN sebagai perusahaan plat merah harus bebas dari partai politik.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved