Kasus Pengadaan BHS, KPK Kembali Periksa Bos Angkasa Pura II

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Selasa (26/11/2019).

Kasus Pengadaan BHS, KPK Kembali Periksa Bos Angkasa Pura II
KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Selasa (26/11/2019).

Hari ini merupakan pemanggilan ketiga Awaluddin sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan pekerjaan baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (Persero) yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka DMP (Darman Mappangara, mantan Dirut PT INTI)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Selain Awaluddin, penyidik turut tiga saksi lainnya untuk Darman, yakni Direktur PT APP Wisnu Raharjo, Executive General Manager Airport Maintenance AP II Marzuki Battung, dan Vice President of Finance, Human Capital, and General Affair PT APP Roby Jamal.

Baca: KPK Ultimatum Wagub Lampung Chusnunia Chalim Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Darman diketahui merupakan tersangka ketiga yang ditetapkan KPK, setelah Andra Yastrialsyah Agussalam dan orang kepercayaan Darman, Taswin Nur. Diduga, Darman telah menginstruksikan Taswin Nur untuk menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar kepada Andra guna merealisasikan penggarapan proyek BHS.

Uang tersebut diberikan Taswin kepada Andra melalui sopirnya dalam bentuk pecahan 96.700 dolar Singapura yang terdiri dari 96 lembar pecahan 1.000 dan 7 lembar pecahan 100.

Uang tersebut merupakan imbalan untuk Andra karena bantuannya mengarahkan PT APP menunjuk PT INTI agar dapat mengerjakan proyek BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP ll dengan pagu anggaran mencapai Rp86 miliar.

Selain itu, Andra juga diduga telah membantu mengarahkan negosiasi guna meningkatkan uang muka proyek tersebut yang semula 15% menjadi 20%. Peningkatan itu diduga untuk modal PT INTI menggarap proyek tersebut. Sebab saat itu perusahaan pelat merah tersebut sedang mengalami kendala cashflow.

Atas perbuatannya, Darman diduga telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved