Menristek Sebut Anggaran Riset di Indonesia Menyedihkan, Selain Kecil Juga Didominasi Pemerintah

Menristek dan Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengaku miris dengan anggaran riset di Indonesia.

Menristek Sebut Anggaran Riset di Indonesia Menyedihkan, Selain Kecil Juga Didominasi Pemerintah
Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro, di Gedung BPPT, Jln MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek dan Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengaku miris dengan anggaran riset di Indonesia.

Menurutnya jika dibandingkan dengan Produk Domestic Bruto (PDB), anggaran riset di Indonesia relatif kecil.

Lebih menyedihkan lagi, menurutnya anggaran riset yang relatif kecil tersebut didominasi pemerintah.

Baca: Laos vs Singapura Imbang, Timnas Indonesia U-23 Kokoh di Posisi Dua Klasemen Grup B SEA Games 2019

"Tapi sebenarnya gambaran yang lebih menyedihkan adalah dari anggaran yang kecil itu, dominasinya oleh pemerintah. Jadi seolah ada kesan penelitian and pengembangan (R and D) ini hanya dijalankan pemerintah, karena pemerintah sangat mendominasi pengeluaran untuk R and D," kata Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta pada Selasa (26/11/2019).

Anggaran riset Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN.

"Peran swasta dan yang lain sangat kecil. Padahal kalau kita melihat negara tetangga, Thailand dan Malaysia misalkan, tanpa menyebut Singapura. Itu peran swasta lebih dominan daripada peran pemerintah dalam research and development termasuk inovasi," kata Bambang.

Baca: Mulan Jameela Mengaku Sempat Deg-degan Sebelum Dengar Paparan Bambang Brodjonegoro dalam Rapat DPR

Selain itu ia mengatakan, BRIN juga bertugas untuk menjadi fasilitator dalam mengajak swasta, BUMN, dan masyarakat secara umum untuk dapat terlibat di kegiatan riset dan inovasi.

Menurutnya, pihak swasta tidak akan dilibatkan lewat mekanisme amal (charity) atau Corporate Social and Responsibility melainkan dilibatkan untuk keperluan bisnis.

Penelitian dan pengembangan itu menurutnya perlu dilakukan oleh pihak swasta agar produk mereka kompetitif.

Baca: Polri Pastikan Tetap Berikan Bantuan Hukum Terhadap Suporter Indonesia Yang Masih Ditahan Malaysia

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved