Grasi Koruptor

Kemanusiaan jadi Alasan Annas Maamun Diberi Grasi, ICW: Apa Tolak Ukur Kemanusiaan dalam Hukum

LSM ICW menolak grasi yang diberikan Jokowi kepada Annas Maamun dengan alasan kemanusiaan karena usia terpidana sudah tua dan kesehatan menurun.

Kemanusiaan jadi Alasan Annas Maamun Diberi Grasi, ICW: Apa Tolak Ukur Kemanusiaan dalam Hukum
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur 

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap Mantan Gubernur Riau Anas Maamun terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau juga dikecam oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW).

Jokowi memberikan 3 hal alasan dalam keputusan pemberian grasi untuk Annas Maamun, satu di antaranya adalah karena rasa kemanusiaan lantaran usia terpidana Annas Maamun sudah tua.

Lalu, dua yang lain adalah pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dan dari Menko Polhukam.

Namun, menurut ICW keputusan pemberian grasi oleh presiden dapat dipertanyakan publik terkait komitmen presiden dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Sembari mempertanyakan komitmen tegas pemerintah atas pemberantasan korupsi, ICW mendesak presiden menarik kebijakan pemberian grasi bagi napi koruptor.

Menurut pengamat ICW, Kurnia Ramadhana pemberian grasi kepada Annas Maamun dapat mencoreng rasa keadilan sebab publik dan negara pun sudah dirugikan atas kasus korupsi yang dilakukannya.

Selain itu, ia menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga tidak dapat ditoleransi dengan pemberian pemotongan masa hukuman untuk alasan apa pun, termasuk alasan kemanusiaan.

"Kejahatan korupsi masuk kepada lembaga permasyarakatan atau menjadi nara pidana tidak ada pengurangan hukuman dalam bentuk apa pun," tegas Kurnia, melansir dari KompasTV.

Ia menolak adanya grasi yang diberikan kepada tersangka Annas Maamun atas dasar kemanusiaan.

Terdakwa Gubernur Riau non aktif Annas Maamun menjani sidang lanjutan kasus suap alih fungsi kawasan hutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/4/2015). Dalam persidangan kali ini jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK menghadirkan tiga orang saksi yakni Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zuher (kanan) dan M Yakdis dari Bappeda Riau. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Terdakwa Gubernur Riau non aktif Annas Maamun menjani sidang lanjutan kasus suap alih fungsi kawasan hutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/4/2015). Dalam persidangan kali ini jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK menghadirkan tiga orang saksi yakni Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zuher (kanan) dan M Yakdis dari Bappeda Riau. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Alasannya dalih kemanusiaan tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dalam perihal hukuman.

Halaman
123
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved