Komnas HAM: Kondisi Penegakan HAM di Pemerintahan Jokowi Belum Beranjak

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan kondisi penegakan hukum di Tanah Air hingga saat ini masih belum beranjak ke tahap yang lebih baik.

Komnas HAM: Kondisi Penegakan HAM di Pemerintahan Jokowi Belum Beranjak
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
diskusi HAM 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran tak kunjung menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga periode kedua kepemimpinannya. 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan kondisi penegakan hukum di Tanah Air hingga saat ini masih belum beranjak ke tahap yang lebih baik. 

"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mencatat bahwa kondisi penegakan HAM pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum beranjak ke tahap yang lebih baik dari tahun sebelumnya," ujar Taufan, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2019).

Ia mencatat  bahwa ada sebelas kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Padahal sebelas berkas tersebut telah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. 

Baca: Eks Gubernur Riau Terima Grasi, ICW: Presiden Tak Miliki Komitmen Anti-korupsi yang Jelas

Menurutnya ini tak sesuai dengan komitmen pemerintah yang telah menempatkan agenda penegakan HAM sebagai salah satu fokus utama Nawacita.

"Yang berbunyi 'Menghormati Ham dan Penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu' yang kemudian disusun dalam program kerja pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJM 2014-2019," kata dia.

Taufan mengatakan Jaksa Agung sendiri belum memberikan langkah konkret untuk menindaklanjuti sebelas kasus tersebut, baik ke tahap penyidikan maupun penuntutan. 

Baca: Beri Grasi ke Annas Maamun, Jokowi Sebut Pertimbangan Kemanusiaan

Padahal, kata dia, hal itu sudah diamanatkan dalam Pasal 21 juncto Pasal 23 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. "Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan lengkap oleh penyidik. Ketidakjelasan atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat adalah bentuk dari pengingkaran atas keadilan," tandasnya.

Adapun sebelas kasus pelanggaran HAM berat yang dimaksud Komnas HAM antara lain :
1. Peristiwa 1965/1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982/1985
3. Peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998
4. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998
5. Peristiwa Talangsari tahun 1989
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
9. Peristiwa Jambo Keupok Aceh 17 Mei 2003
10. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya
11. Peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA).

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved