Mantan Bupati Empat Lawang Beberkan Aliran Suap untuk Penanganan Sengketa Pilkada di MK

Muhtar Ependy disebut-sebut sebagai perantara suap antara mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton dan Budi dengan Akil Mochtar

Mantan Bupati Empat Lawang Beberkan Aliran Suap untuk Penanganan Sengketa Pilkada di MK
Tribunnews/Tribunnews/Lendy Ramadhan
Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri (tengah) menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa kasus suap Ketua Hakim MK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang merupakan Mantan Ketua Hakim MK, Akil Mochtar. Tribunnews/Lendy Ramadhan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, memberikan keterangan sebagai saksi di sidang kasus suap dan pencucian uang yang menjerat terdakwa Muhtar Ependy.

Muhtar Ependy disebut-sebut sebagai perantara suap antara mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton dan Budi dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Budi menjelaskan mengenai adanya pemberian suap kepada Akil Mochtar. Suap itu terkait penanganan perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Empat Lawang di MK pada Juli 2013.

"Ketika saya waktu putusan KPU di Palembang terkait Pilkada Empat Lawang sempat kisruh sehingga ditarik ke Kota Palembang penghitungan suara. Hasil semua saya menang, tetapi saya dikalahkan sehingga saya mengajukan perkara gugatan ke MK," kata Budi Antoni, saat memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Setelah merasa tidak terima terhadap adanya hasil penghitungan suara yang dinilai janggal, dia mengajukan, permohonan sengketa pilkada ke MK. Di MK, dia bertemu dengan Muhtar Ependy.

"(Muhtar Ependy,-red) Menawarkan membantu saya. Proses perkara kami ajukan. Saya ingin membuka kotak dan dilakukan penghitungan ulang," kata dia.

Baca: Demokrat Hormati Langkah Agus Rahardjo Cs Gugat UU KPK ke MK

Dia mengaku pernah bertemu dengan Mohtar di Mall of Indonesia untuk membahas perkara sengketa pilkada. Di kesempatan itu, dia menyerahkan, bukti-bukti terkait pengajuan sengketa.

"Saya serahkan formulir C1 fotokopi, rekapitulasi. Cuma itu. Dokumen berhubungan dengan penghitungan suara," ungkapnya.

Setelah mendengarkan keterangan dari Budi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menanyakan mengenai upaya terdakwa Muhtar membantu saksi untuk penanganan perkara sengketa pilkada di MK.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved