Perpanjangan Izin FPI

Tanggapi Perpanjangan Izin FPI, Kirana Larasati Pertanyakan Komitmen Jokowi dan Menterinya

Kirana Larasati mempertanyakan komitmen Jokowi dan salah satu menterinya terkait perpanjangan izin FPI.

Tanggapi Perpanjangan Izin FPI, Kirana Larasati Pertanyakan Komitmen Jokowi dan Menterinya
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Aktris Kirana Larasati berikan keterangan mengenai pencalonannya sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018). Ia maju untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) I. 

Hasil verifikasi yang dilakukan menunjukkan, FPI siap setia terhadap NKRI.

Hal inilah yang membuat Kementerian Agama dapat memberikan rekomendasi perpanjangan izin tersebut.

Demikian dikatakan Fachrul saat menjawab pertanyaan media tentang perbedaan perlakuan pemerintah terhadap FPI dibandingkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta.

“Kami sudah tanya ya. Mengapa masih menyebut (khilafah). Kemudian mereka menjelaskan, penjelasannya yang dimaksud lain dengan yang disampaikan HTI."

"Kemudian kami baca, ternyata setelah kami baca ya betul memang berbeda. Kemudian ok, kami beri (rekomendasi),” kata Fachrul, Kamis (28/11/2019) dikutip Tribunnews.com dari situs Kemenag.

Fachrul pun menegaskan tidak akan mencabut rekomendasi yang telah dikeluarkan.

“Kami tugasnya mengeluarkan rekomendasi. Masalah nanti izin perpanjangan diberikan atau tidak, itu nanti terserah (pihak berwenang),” ungkap Fachrul.

Ia menyampaikan, Kemenag memberikan izin rekomendasi bila organisasi masyarakat telah memiliki kelengkapan yang diperlukan.

“Kalau selama semua kompinen bangsa itu ingi maju sama-sama memajukan bangsa ini, kenapa sih harus dihalangi,” ujar Fachrul.

Di sisi lain, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, status perpanjangan izin bagi FPI bergantung pada keputusan tim.

Tim yang dimaksud, yakni Kemendagri, Kemenag, dan Kemenko Polhukam.

Tim tersebut masih mengkaji surat rekomendasi yang diberikan oleh Kemenag untuk perizinan FPI.

"Surat itu kan hasil kajian dari Litbang Kemenag soal FPI. Jadi, nanti akan dibahas tim untuk dilihat substansinya apa sih isi surat rekomendasi itu," ujar Bahtiar di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

"Nantinya, yang merumuskan tim dan hasil putusan tim itulah yang menjadi dasar kita menentukan apakah diberikan atau tidak (perpanjangan izin FPI)," lanjut dia, dikutip dari Kompas.com.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Penulis: Sri Juliati
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved