Amandemen UUD 1945

''Masak Negeri Berpenduduk 260 Juta, 9 Ketua Umum Parpol yang Tentukan Presiden''

Karena itu imbuh dia, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya ini tidak boleh dicabut dan dibatalkan.

''Masak Negeri Berpenduduk 260 Juta, 9 Ketua Umum Parpol yang Tentukan Presiden''
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrat menolak Presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP Demokrat Jansen Setindaon kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

"Sikap Demokrat dengan tegas menolak Presiden kembali dipilih oleh MPR," tegas Jansen Sitindaon.

Karena itu imbuh dia, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya ini tidak boleh dicabut dan dibatalkan.

Dalam tataran praktek, Dia menjelaskan, kalau Presiden kembali dipilih MPR, maka yang menentukan itu hanya sembilan Ketua Umum Partai di parlemen saja.

Baca: Pemilu Tidak Langsung Dikhawatirkan Munculkan Oligarki

"Masak negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan Presidennya hanya sembilan orang saja," tegas Jansen Sitindaon.

Memilih langsung Presiden, dia mengingatkan, salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru.

"Masak kita mau mundur kebelakang lagi. Kalau pemilihan langsung ini ada kekurangannya ya kita perbaiki. Bukan "gebyah uyah" dikembalikan ke MPR," jelasnya.

Ia balik bertanya, apakah ada jaminan kalau Presiden dipilih oleh MPR, pasti akan bersih dari money politics?

Baca: Elite PKS: Wacana Pemilihan Presiden Melalui MPR Khianati Reformasi

"Kalau pemilu langsung dianggap membuat keadaan jadi panas seperti Pilpres kemarin, President Thresholdnya yang dikurangi sehingga bisa muncul banyak calon Presiden," katanya.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved