Munas Partai Politik Jadi Sorotan KPK

KPK menyatakan kerap mendengar adanya dugaan isu politik uang di setiap Musyawarah Nasional (Munas) di setiap partai politik.

Munas Partai Politik Jadi Sorotan KPK
Tribunnews.com/ Lusius Genik
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui di gedung penunjang, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerap mendengar adanya dugaan isu politik uang di setiap Musyawarah Nasional (Munas) di setiap partai politik.

"Kalau tak ada penyelenggara negara di situ, itu di luar kompetensi kami (KPK). Tetapi kenapa itu jadi perhatian kami? Karena memang cenderungnya mereka penyelenggara negara, incumbent juga penyelenggara negara," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Saut mengatakan, dari berbagai penindakan kasus, muncul suara-suara kalau uang hasil korupsi antara lain digunakan untuk mendapatkan pengaruh atau mendukung penyelenggaraan munas.

"Makanya itu menjadi perhatian kita, bagaimana kita perhatikan itu supaya isu transaksional tidak terjadi," katanya.

Saut pun merahasiakan cara KPK mengawasi penyelenggaraan munas parpol. Dia hanya memastikan KPK selalu punya cara untuk melihat siapa yang berpotensi melakukan politik transaksional.

"Kami memperhatikan itu semua, karena itu kewajiban kami. Ketika dia penyelenggara negara, kewajiban kami untuk menjaga tetap berintegritas, untuk menjaga dia tidak melakukan politik transaksional," kata Saut.

Perlu diketahui sebelumnya, dalam waktu dekat beberapa partai politik akan menyelenggarakan munas, salah satunya Partai Golkar yang akan menyelenggarakan munas pada 3-6 Desember 2019. Agenda utama dari munas Golkar adalah memilih ketua umum.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved