Pengacara: Ditjen Pas Perintahkan Tubagus Chaeri Wardana Ditahan di Lapas Cipinang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memerintahkan penahanan Wawan dipindahkan ke Lapas Cipinang

Pengacara: Ditjen Pas Perintahkan Tubagus Chaeri Wardana Ditahan di Lapas Cipinang
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Sidang tersebut beragendakan dakwaan bagi Tubagus Chaeri Wardana pada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun 2012 dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Pemprov Banten tahun 2011-2013 dan tindak pidana pencuciann uang (TPPU) dari tahun 2006-2013. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maqdir Ismail, penasihat hukum Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, mengungkapkan telah menerima surat pemindahan tempat penahanan kliennya.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memerintahkan penahanan Wawan dipindahkan ke Lapas Cipinang. Pemindahan terkait program pembinaan Wawan yang berstatus narapidana.

"Berhubungan dengan penahanan terdakwa, kami baru mendapat tembusan surat dari Ditjen PAS agar terdakwa dipindahkan ke Lapas Cipinang," kata Maqdir, kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/11/2019) malam.

Pada saat ini, Wawan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Guntur atas permintaan KPK menyusul persidangan perkara dugaan suap dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Di persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ni Made Sudani meminta lembar copy atas surat dari Ditjen PAS tersebut. Sementara itu, JPU pada KPK menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu keputusan Ditjen PAS tersebut.

Setelah persidangan, Wawan mengaku selaku warga binaan sudah sepantasnya mendapat program pembinaan dari Lapas.

Dia berharap keputusan Ditjen PAS terkait warga binaan segera direalisasikan.

"Di UU Lapas itu jelas karena saya sebagai warga binaan. Kalau saya pindah itu harus dipindahkan di lapas bukan di rutan karena aturan rutan dengan lapas berbeda tentunya," ungkap Wawan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melakukan pencucian uang dengan nilai sekitar Rp 579,776 miliar.

JPU pada KPK membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (31/10/2019).

Untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU), JPU pada KPK membagi menjadi dua dakwaan.

Dakwaan pertama, yaitu periode 2010-2019. Pada periode ini, uang yang diduga disamarkan mencapai Rp479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

Pada dakwaan kedua, Wawan disebut melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 2005-2010. Pada periode ini, uang yang diduga disamarkan mencapai
Rp 100.731.456.119.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved