Posisikan FPI sebagai Aktor Politik, Ismail Hasani Nilai FPI Mainkan Politik Agama

Ismail Hasani menuturkan ormas FPI mempunyai peran politik di Indonesia pada dua hingga tiga tahun terakhir.

Posisikan FPI sebagai Aktor Politik, Ismail Hasani Nilai FPI Mainkan Politik Agama
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat bergembira menyambut hasil sidang putusan praperadilan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Muhammad Rizieq Shihab oleh Sukmawati Soekarnoputri, di depan Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Dalam sidangnya, hakim menolak permohonan praperadilan penerbitan SP3 yang diajukan Sukmawati Soekarnoputri selaku pemohon melalui pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Pancasila terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila oleh Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, karena SP3 yang dikeluarkan Polda Jabar sudah sah dan sesuai prosedur. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

Karena untuk melakukan hal tersebut tidak musti melalui sebuah kendaraan partai politik.

Ismail Hasani kemudian menjelaskan apa yang dilakukan oleh FPI mempunyai peran politik selama ini.

"Politik dalam arti luas dipahami sebagai konteks saling mempengaruhi, saling memberikan pengaruh pada perubahan-perubahan kebijakan, dan juga mewarnai dinamika politik nasional," jelas Ismail Hasani.

"Tidak harus selalu dia ikut atau tidak dalam sebuah partai politik, nah FPI jelas memainkan peran politik."

"Karena agenda-agenda keumatan kalau dalam bahasa FPI adalah agenda-agenda politik umat yang diframing sedemikian rupa sehingga kemudian terus menerus meningkatkan bargaining," tutur dia.

Ismail Hasani Diskusi Mengenai Izin FPI
Ismail Hasani dalam Kompas Petang berdiskusi mengenai izin FPI, Kamis (28/11/2019)

Selain itu, Ismail Hasani juga mengatakan FPI tidak memerlukan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dikarenakan keputusan Kemendagri mengeluarkan SKT atau tidak, tidak akan mempengaruhi praktik ormas FPI pada waktu selanjutnya.

Ismail Hasani mengatakan saat ini FPI masih tetap dapat beroperasi seperti biasanya, meskipun izin ormas FPI telah habis sejak Kamis (20/6/2019) lalu.

"Ya kalau kita periksa dari 20 Juni sampai sekarang FPI tetap beroperasi seperti biasa," ujar Ismail Hasani.

"Artinya sebenarnya ada tidaknya surat keterangan terdaftar (SKT) di Kemendagri sebenarnya tidak berpengaruh secara operasional bagi teman-teman FPI," tambahnya. 

Halaman
123
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved