Posisikan FPI sebagai Aktor Politik, Ismail Hasani Nilai FPI Mainkan Politik Agama

Ismail Hasani menuturkan ormas FPI mempunyai peran politik di Indonesia pada dua hingga tiga tahun terakhir.

Posisikan FPI sebagai Aktor Politik, Ismail Hasani Nilai FPI Mainkan Politik Agama
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat bergembira menyambut hasil sidang putusan praperadilan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Muhammad Rizieq Shihab oleh Sukmawati Soekarnoputri, di depan Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018). Dalam sidangnya, hakim menolak permohonan praperadilan penerbitan SP3 yang diajukan Sukmawati Soekarnoputri selaku pemohon melalui pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Pancasila terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila oleh Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, karena SP3 yang dikeluarkan Polda Jabar sudah sah dan sesuai prosedur. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

Ismail Hasani juga menjelaskan, sebuah ormas tidak diharuskan mempunyai izin dari Kemendagri, karena ormas dapat memilih bentuk badan hukum sendiri.

Menurut Ismail Hasani, organisasi atau sebuah kelompok yang berebut mendaftar ke Kemendagri merupakan organisasi yang ingin mendapatkan dana dari pemerintah.

Syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah dengan memiliki SKT dari Kemendagri tersebut.

"Kenapa orang berebut atau bersemangat mendaftarkan diri ke Kemendagri."

"Memang syarat untuk mengakses dana atau bantuan dari pemerintah adalah harus ada SKT."

Sehingga hanya suatu kelompok yang ingin dana ormas dari pemerintah yang akan membutuhkan SKT.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)

Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved