Soal SKT dari Kemendagri untuk Perpanjangan Izin FPI, Ismail Hasani: Sebenarnya Tidak Harus

Ismail Hasani mengatakan ormas FPI tidak memerlukan surat keterangan terdaftar dari Kemendagri.

Soal SKT dari Kemendagri untuk Perpanjangan Izin FPI, Ismail Hasani: Sebenarnya Tidak Harus
POOL/REPUBLIKA/RAISAN AL FARISI
Ismail Hasani mengatakan ormas FPI tidak memerlukan surat keterangan terdaftar dari Kemendagri. 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pernyataan tersebut dijelaskan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (28/11/2019).

Ismail Hasani mengatakan, saat ini FPI masih tetap dapat beroperasi seperti biasanya, meskipun izin ormas FPI telah habis sejak Kamis (20/6/2019) lalu.

Kemudian, keputusan Kemendagri mengeluarkan SKT atau tidak, tidak akan mempengaruhi praktik ormas FPI selanjutnya.

"Ya kalau kita periksa dari 20 Juni sampai sekarang FPI tetap beroperasi seperti biasa," ujar Ismail.

"Artinya sebenarnya ada tidaknya surat keterangan terdaftar (SKT) di Kemendagri sebenarnya tidak berpengaruh secara operasional bagi teman-teman FPI," tambahnya. 

Ismail juga menjelaskan, sebuah ormas tidak diharuskan mempunyai izin dari Kemendagri.

Karena ormas dapat memilih bentuk badan hukum sendiri.

Ismail Hasani soal FPI
Ismail Hasni menjelaskan FPI tidak membutuhkan SKT dari Kemendagri perihal perpanjangan izin ormas.

Menurutnya, organisasi atau sebuah kelompok yang berebut mendaftar ke Kemendagri merupakan organisasi yang ingin mendapatkan dana dari pemerintah.

Syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah dengan memiliki SKT dari Kemendagri tersebut.

Halaman
123
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved