Soal SKT dari Kemendagri untuk Perpanjangan Izin FPI, Ismail Hasani: Sebenarnya Tidak Harus

Ismail Hasani mengatakan ormas FPI tidak memerlukan surat keterangan terdaftar dari Kemendagri.

Soal SKT dari Kemendagri untuk Perpanjangan Izin FPI, Ismail Hasani: Sebenarnya Tidak Harus
POOL/REPUBLIKA/RAISAN AL FARISI
Ismail Hasani mengatakan ormas FPI tidak memerlukan surat keterangan terdaftar dari Kemendagri. 

Sehingga hanya suatu kelompok yang ingin dana ormas dari pemerintah yang akan membutuhkan SKT.

"Sebenarnya tidak harus, karena ormas itu bisa memilih bentuk badan hukum ya."

"Kenapa orang berebut atau bersemangat mendaftarkan diri ke Kemendagri," tutur Ismail.

"Memang syarat untuk mengakses dana atau bantuan dari pemerintah adalah harus ada SKT."

"Karena itu hanya mereka yang ingin mengakses dana ormas itulah yang kemudian membutuhkan SKT," lanjutnya.

FPI sudah cukup apabila memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ismail Hasani menuturkan ormas yang sudah mendapatkan izin dari Kemenkumham dapat membuka rekening di bank dan dapat beroperasi.

Maka sejak bulan Juni di mana masa izin ormas FPI habis hingga saat ini, FPI tidak merasakan dampak yang cukup berarti.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (24/5/2017).
Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (24/5/2017). (Tribunnews.com/ Taufik Ismail)

"Kalo FPI sudah punya izin perkumpulan misalnya di Kementerian hukum dan HAM itu sudah cukup," jelas Ismail Hasani.

"Dia sudah bisa buka rekening bank, bisa beroperasi dan lain sebagainya. Jadi ini dari Juni sampai sekarang kan sebenarnya tidak ada impact signifikan terhadap FPI," tambah dia.

Halaman
123
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved