Dari Tumpang Tindih HGU Perkebunan Kelapa Sawit Ungkap Korupsi Gratifikasi Rp22 M di BPN

KPK menegaskan banyak izin hak guna usaha (HGU) perkebunan tumpang-tindih yang akhirnya memicu korupsi di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dari Tumpang Tindih HGU Perkebunan Kelapa Sawit Ungkap Korupsi Gratifikasi Rp22 M di BPN
KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON
ILUSTRASI. Hamparan perkebunan kelapa sawit terlihat dari ketinggian di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (11/10). Menurut Bupati Belitung H Sahani Saleh, Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar nabati (PLTBn) pertama di Indonesia rencana akan kembali dikemba 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan banyak izin hak guna usaha (HGU) perkebunan tumpang-tindih yang akhirnya memicu korupsi di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

"Potensi korupsi di BPN salah satunya pemberian izin, termasuk izin-izin HGU banyak tumpang-tindih termasuk untuk perkebunan kelapa sawit," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019) malam.

KPK mengumumkan penetapan tersangka Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Jawa Timur (2016-2018) Gusmin Tuarita dan Kepala bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Kalimantan Barat Siswidodo dalam perkara dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi senilai Rp22,23 miliar.

Penerimaan gratifikasi itu diduga berasal dari perusahaan-perusahaan yang mengurus HGU perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Baca: Sebelum Jadi Tersangka Gratifikasi Rp22 M, Pejabat BPN Gusmin Tuarita Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Baca: Fadjroel Rachman Pastikan Presiden Jokowi Tidak Akan Terbitkan Perppu KPK

Rekomendasi KPK ke kementerian terlibat, seperti BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kata Syarif, agar diupayakan izin-izin dan status kawasan jelas untuk umum, khusus untuk agraria, HGU-HGU dibuat transparan agar tidak ada tumpang-tindih izin khususnya perkebunan-perkebunan dengan kawasan hutan.

Izin yang tumpang-tindih, menurut dia, bukan hanya memicu korupsi, melainkan juga pengemplangan pajak.

"Perkebunan di kawasan hutan apakah perkebunan itu ada HGU-nya atau tidak? Kalau beroperasi apakah membayar pajak atau tidak? HGU yang jelas akan melindungi para pengusaha dan pada saat yang sama melindungi kepentingan negara karena jelas izinnya dan melindungi masyarakat secara keseluruhan," kata Syarif.

Dalam perkara gratifikasi tersebut, sebelum memberikan izin HGU, Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon HGU, baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah maupun melalui tersangka Siswidodo selama periode 2013-2018.

Dalam proses tersebut, tersangka Siswidodo diduga memberikan uang secara tunai kepada tersangka Gusmin di kantor ataupun di rumah dinas.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved