Pengamat: Kemunduran Demokrasi yang Luar Biasa Kalau Presiden Dipilih MPR

I Made Leo Wiratma menolak wacana pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Pengamat: Kemunduran Demokrasi yang Luar Biasa Kalau Presiden Dipilih MPR
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Peneliti Formappi (dari kiri ke kanan): Lucius Karus, M Djadijono dan I Made Leo Wiratma. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menolak wacana pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Dia menegaskan, Indonesia sudah mengambil keputusan untuk menjalankan sistem politik demokrasi dimana yang berdaulat adalah rakyat.

Karena itu, pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR berarti yang berdaulat adalah MPR.

"Jadi ini merupakan kemunduran demokrasi yang luar biasa karena mengingkari kedaulatan rakyat," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

Dia menilai, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sudah benar.

"Kalau disana-sini ada kekurangan maka kekurangan inilah yang harus dibenahi, bukan mengganti sistemnya," jelasnya.

Baca: Hidayat Nur Wahid: Indonesia Harus Semakin Serius Membela Palestina

Baca: Akbar Tanjung: Publik Pasti Tolak Pemilihan Presiden Lewat MPR

Dia menjelaskan, selama 53 tahun (1945-1998) sistem pemilihan Presiden oleh MPR semacam panggung sandiwara.

Karena suara rakyat sering dimanipulasi sekelompok orang di MPR untuk kepentingan penguasa. Keputusan MPR bahkan sering berkebalikan dengan kepentingan rakyat.

Inilah yang menurutnya harus ditolak dan sudah menjadi perjuangan rakyat sejak era reformasi untuk mencegah kembalinya pemerintahan otoriter.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved