Jokowi Tidak Terbitkan Perppu, Wakil Ketua KPK Masih Berharap Kebijaksanaan Presiden

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif masih berharap Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

Jokowi Tidak Terbitkan Perppu, Wakil Ketua KPK Masih Berharap Kebijaksanaan Presiden
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi undang-undang KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif masih berharap Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Hal itu ia ungkapkan setelah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan Presiden tidak akan mengeluarkan Perppu KPK

"Sampai hari ini kita masih berharap kepada kebijaksanaan dari Presiden untuk mengeluarkan Perppu KPK," ujar Laode M Syarif dilansir melalui Youtube Official iNews, Sabtu (30/11/2019).

Ia mengungkapkan alasan dirinya masih berharap Perppu diterbitkan.

Menurutnya UU KPK yang baru memiliki kelemahan dan melemahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi.

BACA JUGA : Pegawai Bakal Mundur Usai Pengesahan UU KPK, Apa Jalan Tengahnya?

"KPK dan seluruh pegawai KPK dan masyarakat luas melihat bahwa UU KPK yang baru memiliki kelemahan. Ada 26 poin yang melemahkan posisi KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen," ujarnya.

Laode M Syarif
Laode M Syarif (Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV)

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu.

Ia menegaskan Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada dong. Kan Perppu sudah tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi Perppu," kata Fadjroel Rachman di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Halaman
12
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved