Anies Baswedan Hadiri Reuni 212, Ketua FAKTA: Gunakan Seragam, Beri Sambutan, Kan Nggak Konsisten

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan saat hadir di acara Reuni 212 mengenakan seragam, Senin (2/12/2019).

Reuni 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat tersebut menyedot perhatian beberapa tokoh, termasuk Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan.

Ia mempertanyakan kehadiran Anies Baswedan, yang sebelumnya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengimbau Aparatur Sipil Negara tidak menghadiri reuni 212.

"Tapi Pak Anies datang ke situ sebagai Gubernur. Kemudian menggunakan seragam. Selain itu, dia pasti nggak sendirian," tutur Tigor saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/12/2019).

Tigor membagikan informasi yang ia peroleh, apabila ada ASN yang hadir, maka akan ada sanksi yang diberikan.

Ia menilai seharusnya Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menghadiri acara reuni tersebut.

Menurutnya, Anies Baswedan harus memberikan contoh yang benar.

"Jadi, ini ini menurut saya nggak jelas. Dia bikin aturan ASN nggak boleh ikut acara reuni 212. Tapi dia sendiri ikut di situ. Hadir memberikan sambutan. Kan itu nggak konsisten," ungkapnya.

Anies Baswedan Diundang Secara Khusus

Sebelumnya, Ketua Reuni Akbar 212, Awit Masyhuri memastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghadiri Reuni Akbar 212.

“Iya Pak Anies udah oke (untuk datang). Sudah kita kasih undangan untuk hadir, Insya Allah kalau tidak berhalangan akan hadir,” ujar Awit, Minggu (1/12/2019).

Awit mengatakan, Anies Baswedan dalam reuni akbar itu diagendakan mengisi kata sambutan.

“Iya Pak Anies yang beri kata sambutan, beliau kan tuan rumah,” ungkapnya, dikutip dari Kompas.com.

Lanjut, Awit mengatakan tujuan reuni itu digelar untuk lebih mempererat tali persatuan umat Islam dan persatuan bangsa Indonesia.

Reuni akbar 212 kali ini mengangkat tema penistaan agama yang masih terjadi dalam menyikapinya dan keselamatan negeri di Indonesia.

Sehingga, Awit berharap tidak ada lagi penista agama di Indonesia.

“Tentunya kami doa keselamatan negeri dan kami menyikapi penistaan agama yang masih terjadi di negeri in. Dari 2016 seperti itu, sudah jangan ada penista agama lagi,” kata Awit.

Anies juga mengatakan perayaan Reuni Akbar 212 di Monas, Pemprov DKI Jakarta pun telah memberikan izin.

Terkait hal itu, Anies menjelaskan, sifat Pemprov DKI Jakarta dalam peminjaman Monas adalah pasif.

Pihak yang ingin mengajukan peminjaman Monas harus memberikan proposal.

"Kemudian Pemprov me-review dan dari situ Pemprov memutuskan apakah meminjamkan atau tidak. Itu prosesnya selalu begitu," ucap Anies, Jumat (22/11/2019).

Pemberian izin ini disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima Daerah Militer Mayjen Eko Margiyono, Kepala Polisi Daerah Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Kejaksaan Tinggi Warih Sadono dalam rapat tersebut.

Sambutan dari Anies Baswedan

Anies Baswedan diberitakan sempat mengoreksi kalimatnya.

Awalnya ia mengatakan jamaah yang hadir reuni 212 berjumlah sekira ratusan ribu.

Kemudian Gubernur DKI tersebut mengoreksinya.

"Jutaan jumlahnya ya? Jutaan tuh katanya," ucap Anies.

Ia menambahkah persatuan Indonesia tercermin dari acara reuni 212 di Monas tersebut.

"Semua yang berada di tempat ini adalah cermin persatuan Indonesia. Karena itu kita sering kali mendorong, mengangkat, dan mengatakan kita beragam," tuturnya saat memberi sambutan.

Kemudian, Anies menyoroti soal keadilan.

Menurutnya, keadilan tidak mungkin tercipta tanpa adanya persatuan.

"Keadilan menjadi penting kalau kita ingin mempertahankan terus apa yang sudah di bangun oleh para pendiri republik ini," tegas Anies.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Anies Baswedan Dipanggil 'Gubernur Indonesia'

Sambutan meriah didapatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada acara Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Anies hadir di Monas sekira pukul 06.10 WIB.

Mengutip Warta Kota, Anies datang disambut dengan gema takbir.

Selain itu, pembawa acara memanggilnya 'Gubernur Indonesia'.

"Selamat datang Bapak Anies Baswedan, Gubernur Indonesia," ujar salah seorang pembawa acara dari atas panggung.

Pembawa acara tersebut juga meminta Anies Baswedan memimpin Indonesia, namun dirinya meminta Anies Baswedan tetap amanah memimpin Jakarta.

"Bapak Gubernur Indonesia. Sebelum 2024 mimpin Indonesia beneran, beliau harus tetap megang Jakarta, takbir!"

"Bapak Anies Baswedan, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita," tambah pembawa acara itu.

Mengaku Dicekal

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Dirinya pun memberikan sambutan melalui video yang diputar oleh panitia Reuni 212.

Dalam sambutannya, Habib Rizieq menuturkan dirinya masih dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.

"Saya meminta kepada pemerintah Indonesia, sudahlah. Akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya melalui Live Reuni Akbar Mujahid 212 2019 kanal YouTube FRONT TV, Senin (2/12/2019).

Habib Rizieq menambahkan dalam sambutannya, dari keterangan Duta Besar Arab Saudi yang lama, pernah menyatakan Arab Saudi siap mengembalikan Imam Besar FPI tersebut pulang ke Indonesia.

"Tetapi silakan anda tanyakan tentang sikap dari pada pemerintah anda sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pernyataan Duta Besar Arab Saudi yang baru menuturkan soal Rizieq Shihab di Saudi, ada negosiasi antar pejabat tingkat dua dari Indonesia.

Baca: Tiga Amanat Perjuangan Rizieq Shihab untuk Peserta Reuni 212

Merasa Diasingkan

Rizieq Shihab mengungkapkan pernyataan tersebut adalah bukti pencekalan.

Upaya pencekalan tersebut menurutnya adalah pengasingan dari Indonesia kepada Habib Rizieq.

Ia kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menghentikan kebohongan dan dusta yang berkembang di publik.

Menurutnya, hanya pemerintah Indonesia yang mendapat alasan mengapa dirinya sampai saat ini tidak bisa pulang ke Indonesia.

"Saya sampaikan khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia, pada saat terjadi pencekalan. Pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beri tahu adalah Otoritas Pemerintah RI," tuturnya.

Seusai melaporkan kepada pihak Otoritas Pemerintah RI, datang utusan dari KBRI meminta sejumlah berkas keimigrasian.

"Duta Besar RI yang berkedudukan di kota Riyadh mengirim seorang utusan secara resmi," tegasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani, Wahyu Gilang)