Jokowi: Perpanjangan SKT FPI Urusan Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI), merupakan urusan menteri. 

"Perpanjangan (SKT FPI) masa sampai presiden, urusan menteri lah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Agama sedang mengkaji anggaran dasar FPI dalam pengajuan perpanjangan SKT. 

Baca: Cerita Lengkap Rizieq Shihab soal Isu Pencekalannya, Sebut Ada Negosiasi antar 2 Pejabat Tinggi

Bahtiar mengatakan, pendalaman perlu dilakukan lantaran surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI diajukan terpisah dari anggaran dasar FPI.

Sementara dalam pasal keenam anggaran dasar FPI masih berbunyi sama dari sebelumnya yaitu menjalankan visi dan misi penerapan syariat Islam secara kaaffah di bawah naungan khilafah islaamiyah menurut manhaj nubuwwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengamalan jihad.

Baca: Rizieq Shihab Batal Pulang ke Indonesia, Fadli Zon Sebut Pemerintah Telah Gagal

“Surat pernyataan kesetiaan pada Pancasila terpisah dari anggaran dasar, sementara konstitusi organisasi ada di anggaran dasar dan bunyinya masih sama. Itu yang sedang didalami,” ungkap Bahtiar ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

Di samping itu pada hari yang sama pihak Kemenag sudah menyampaikan rekomendasi kepada Kemendagri untuk memperpanjang ulang SKT FPI.

Baca: Habib Rizieq Shihab Minta Maaf Tak Bisa Hadir di Reuni 212, Sebut Dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi

Namun Bahtiar mengaku belum menerima rekomendasi Kemenag tersebut secara tertulis.

“Kita tunggu saja, tertulisnya belum saya terima. Saya yang menangani hal itu,” pungkas Bahtiar.