Mahfud MD Sebut Ada Usulan Penyelesaian HAM Lewat KKR dalam Pertemuan dengan Tokoh Papua

Mahfud MD mengatakan ada usulan dari tokoh Papua untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Mahfud MD Sebut Ada Usulan Penyelesaian HAM Lewat KKR dalam Pertemuan dengan Tokoh Papua
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menko Polhukam Mahfud MD meninggalkan gedung KPK seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Jakarta, Senin (2/12/2019). Mahfud MD menyerahkan LHKPN setelah menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhulkam) Mahfud MD mengatakan ada usulan dari tokoh Papua untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Meski begitu ia belum menjelaskan soal mekanismenya.

"Ada begitu. Usul untuk dibawa ke KKR. Mekanismenya nantilah, kan belum jadi. KKR itu artinya penyelesaian secara non yudisial," kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Baca: Wakil Wali Kota Jakpus Sebut PKL Senen Tolak Relokasi karena Diancam Ormas

Diberitakan sebelumnya, terkait penyelesaian persoalan masalah dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang kerap didengungkan masyarakat Papua, Mahfud MD menyatakan, memiliki tiga skema untuk mengklarifikasinya.

"Kami akan klarifikasi, dengan cara apa. Ada tiga skema, kalau pelakunya sudah diadili dan dihukum tapi masih diteriakin terus, akan diberi penjelasan bahwa kasus sudah selesai," kata Mahfud, Sabtu (30/11/2019) usai menggelar pertemuam dengan pemuda-pemuda Papua di sebuah Hotel di Kota Jayapura.

Baca: Mahfud MD Sebut Situasi di Papua Kondusif Meskipun Masih Ada Kelompok Kriminal Bersenjata

Skema kedua, bila kasus sedang dalam proses dan belum terselesaikan akan diawasi bersama.

”Yang masih berjalan seperti di Papua ini ada dua kasus yang belum terselesaikan karena masih di split perkaranya, ya kita awasi bersama-sama,” kata Mahfud.

Baca: Bahas PKPU Bersama DPR, KPU Soroti Perlindungan Hak Pemilih Hingga Keterbukaan Data

Skema ketiga, jika memang tidak bisa lagi diadili maka akan diselesaikan di luar mekanisme hukum.

”Yang sudah tidak bisa diadili karena subyek dan obyeknya tidak ada, itu dilakukan melalui non yudisial. Misalnya peristiwa 65, Anda mau mengadili siapa? buktinya apa, pelakunya siapa dan sebagainya,” kata Mahfud MD.

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved